Angka Kemiskinan di Mataram Menurun

Mataram (Suara NTB) – Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram agaknya  membuahkan hasil. Angka kemiskinan di tahun 2020 mengalami penurunan 0,47 persen atau dibawah satu persen. Bencana non alam pandemi coronavirus disease atau Covid-19 belum terlihat dampaknya.

Tren angka kemiskinan di ibukota Provinsi NTB sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami penurunan dari 8,92 persen di tahun 2019 menjadi 8,47 persen pada tahun 2020. Laju penurunan kemiskinan ini disampaikan Wakil Walikota Mataram, TGH. Mujiburrahman dikonfirmasi usai rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, Selasa, 26 Oktober 2021 cukup progresif yaitu 0,47 persen.

Dikatakan, capaian ini dinilai lebih tinggi dari capaian di tahun 2019 lalu yakni 0,04 persen. Meskipun turun di bawah satu persen, progres ini dinilai cukup bagus. “Alhamdulillah, angka kemiskinan mengalami penurunan,” kata Mujib.

Menurutnya, pandemi Covid-19 belum terlihat dampaknya terhadap angka kemiskinan. Rilis yang dikeluarkan BPS terhadap angka kemiskinan kabupaten/kota di seluruh NTB, merupakan hasil survey pada bulan Maret tahun 2020. Sedangkan, pandemi Covid-19 sekitar bulan April 2020 lalu. Artinya, penurunan kemiskinan di tahun 2020 lalu merupakan dampak intervensi program kluster penanggulangan kemiskinan di tahun 2019 lalu.

Kendati demikian, Pemkot Mataram memiliki komitmen dalam intervensi penanggulangan kemiskinan sejalan dengan komitmen global dan nasional, yang juga telah diwujudkan dengan diterbitkannya Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang penanggulangan kemsikinan di Kota Mataram. “Strategi penanggulangan kemiskinan ini nanti dibahas kembali saat rakor penanggulangan kemiskinan bersama instansi teknis,” jelasnya.

Secara spesifik prioritas penanggulangan kemiskinan disebutkan Mujib, yakni, pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka meniadakan penduduk Kota Mataram yang kurang makan. Kedua, perawatan dan pengobatan gratis bagi penduduk miskin. Ketiga, pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat sekolah menengah pertama. Keempat, perwujudan iklim investasi yang kondusif. Kelima, pendataan sebagai dasar dalam menentukan program sasaran. Terakhir, peningkatan penanganan rumah tidak layak huni. “Jadi enam program prioritas ini yang perlu kita genjot lagi,” sebutnya.

Wawali menegaskan, data penduduk miskin perlu diverifikasi dan validasi kembali dengan fakta di masyarakat. Pihaknya ingin menghindari adanya dampak kecemburuan di tengah masyarakat, karena merasa berhak menerima bantuan, justru tidak masuk dalam data. Basis data terpadu perlu diperbaiki.

Disatu sisi, mental masyarakat juga perlu diperbaiki. Tidak jarang kata dia, warga yang merasa mampu karena mentalnya tidak baik, akhirnya mengklaim diri tidak mampu. “Ada juga warga yang terlihat tidak mampu justru merasa kecukupan, sehingga meminta mengalihkan bantuan yang diberikan pemerintah kepada orang yang membutuhkan. Mental seperti ini yang baik dan memberikan nilai positif,” demikian kata dia. (cem)