NTB Tertinggi Nasional dalam Penurunan Prevalensi Stunting 2023 : Hasil Nyata dari Kerja Sama

0

 

Oleh: Dr. Lalu Makripuddin, M.Si

 

PERSOALAN Stunting telah menjadi agenda pembangunan Nasional, dan menjadi perhatian semua level pemerintahan, mulai  dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai ke desa desa. Hal karena sesuai RPJMN 2020-2024, angka stunting ditagetkan menjadi 14%., sedangkan kondisi tahun 2019 masih 27,67%.   Kemudian diterbitkan  perpres 72/2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menjadi dasar pelaksanaan percepatan penurunan stunting  yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan. Perpres ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi.

Stunting  perlu dicegah, karena tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terhambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal. Hal  ini menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang di bawah rata-rata, dan bisa berakibat pada prestasi sekolah yang buruk. Pada akhirnya stunting akan mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). dan  berdampak pada produktivitas dan pendapatan di masa depan, serta meningkatkan beban biaya kesehatan dan pendidikan.

Stunting dipengaruhi oleh status kesehatan remaja, ibu hamil, pola makan balita, serta ekonomi, budaya, maupun faktor lingkungan seperti sanitasi dan akses terhadap layanan kesehatan. Faktor  lingkungan juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya stunting seperti sanitasi yang buruk, air minum yang tidak bersih, dan lingkungan yang tidak sehat sehingga  memegaruhi pertumbuhan anak dan menyebabkan stunting.

Data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, yang dirilis saat Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Menteri yang digelar di Istana Wapres, pada  Selasa (19/03/2024). menunjukkan bahwa penurunan prevalensi stunting  secara nasional sebesar  0,1%  dari  21,6%  tahun 2022 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Sedangkan di NTB,  prevalensi Balita stunting turun signifikan sebesar 8,1% dari 32,7 persen menjadi 24,6%.  Penurunan  di NTB ini merupakan penurunan tertinggi  dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Penurunan prevalensi stunting ini bagi pemerintah dan masyarakat di NTB mungkin tidak terlalu mengejutkan, karena sejak awal Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta stakeholders terkait dan mitra kerja memang full commitment dan melakukan berbagai upaya yang menyentuh dan bersinggungan langsung dengan masyarakat dengan sasaran anak stunting dan keluarga resiko stunting (KRS). Keluarga keluarga resioko stunting, sangat berpotensi untuk melahirkan atau menghasilkan anak stunting. Semakin kecil jumlah keluarga resiko stunting, maka semakin kecil jumlah keluarga yang beresiko stunting semakin kecil kemungkinan lahirnya atau munculnya anak anak stunting.

Upaya upaya yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang nyata, yang terlihat dari tren penurunan secara konsisten dari keluarga resiko stunting (KRS). Pada tahun 2021 jumlah KRS di NTB adalah 557.311,  tahun 2022 turun menjadi 338.035  dan tahun 2023 kembali turun menjadi 287.252

Beberapa indikator terkait SDM di NTB dalam beberapa waktu terakhir juga menunjukkan trend peningkatan.  Data E-PPGBM (Elektonik Pencatatan Dan Pelaporan Gizi berbasis masyarakat), yang memuat data hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang dientri setiap bulan oleh Pengelola Gizi di tiap-tiap Puskesmas, juga menunjukkan trend penurunan  angka stunting. Pada Pebruari 2024  menunnjukkan angka 13.19%, turun dibandingkan angka akhir  tahun 2023 sebesar 13,49%. Dan tahun 2022 masih sebesar 16,84%.

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB mengalami pertumbuhan menjadi  72,37 pada tahun 2023 jika dibanding tahun 2022 yang sebesar 71,65.  Didalamnya  terdapat dimensi kesehatan yang digambarkan oleh indikator Umur Harapan Hidup, dimmana  tahun 2023 Provinsi NTB mencapai 72,02 tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 0,36 tahun dibandingkan tahun 2022.

Khusus terkait  upaya percepatan penurunan stunting, dilakukan upaya yang massiv di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai  Perpres 72/2021, dibentuk TPPS mulai dari tingkat provinsi kabupaten/kota kecamatan dan desa.  TPPS berperan dalam melakukan koordinasi sinkronisasi dan surveilance program untuk mempercepat penurunan stunting. TPPS menjadi forum pelaksana aksi konvergensi lintas sektor,  yang bertugas melaksanakan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, Daerah dan Desa serta peran serta Pemangku Kepentingan. Secara rutin TPPS melakukan rapat koordinasi dan melakukan berbagai kegiatan yang tertuang dalam RAN PASTI, dengan pendekatan keluarga berisiko stunting, dengan unit intervensi remaja, ibu hamil, ibu masa interval, balita dan keluarga.

Audit Kasus Stunting merupakan salah satu kegiatan dari RAN PASTI, dilaksanakan dalam bentuk pertemuan oleh Tim percepatan penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten berdasarkan laporan dari TPPS Kecamatan/TPPS Desa.  Audit Kasus Stunting merupakan  kegiatan untuk mencari penyebab terjadinya Kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

Pada tingkat desa, selain ada TPPS desa, juga dibentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari TP PKK, Kader KB, dan Tenaga kesehatan. Di Nusa Tenggara Barat terdapat 4.097 TPK, dengan jumlah anggota sebanyak 12.291 orang di 10 kabupaten dan kota se Nusa Tenggara Barat. Kegiatan TPK dipantau selain oleh TPPS juga oleh Penyuluh Keluarga Berencana, yang bertugas membina dan mendampingi TPK di wilayah binaannya.

Peran Tim Pendamping Keluarga begitu penting karena menjadi garda terdepan, yang langsung mendampingi KRS, mulai dari calon pengantin, ibu hamil dan keluarga yang memiliki Baduta dan Balita.

Di Nusa Tenggara Barat, selain secara konsisten mengimplementasikan RAN Pasti sesuai kegiatan pada berbagai level pemerintahan,  juga dilakukan berbagai kegiatan inovasi yang terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas instansi dan stakeholders di di level provinsi, Pemda Kabupaten kota dan stakeholders dan mitra kerja.

Salah satu inovasi kegiatan yang dilakukan pada level provinsi adalah  GGR Bhakti Stunting,  yang merupakan gerakan dimana seluruh OPD lingkup Pemprov NTB memiliki desa binaan dan rutin turun ke desa binaan., Memberikan edukasi, pembinaan, serta bantuan langsung telur kepada keluarga beresiko stunting maupun kepada Balita yang terindikasi stunting. Demikian juga  OPD lingkungan kabupaten/kota ikut membina dan membantu, bahkan hingga ke sekolah-sekolah ikut bergotong-royong memberikan edukasi serta bantuan berupa telur kepada masyarakat. Selain itu, juga  melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk masyarakat, aparat pemerintah, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita, perusahaan swasta, dll. Pada kegiatan ini, Wakil Gubernur selaku Ketua TPPS Provinsi langsung turun dan berbaur dengan masyarakat, melakukan evaluasi penurunan stunting by name by address.

Fokus dari kegiatan yang dilakukan,   dimulai sejak calon pengantin. Memastikan  bahwa calon pengantin harus sehat, bebas anemia. Ketika pasangan pengantin ini  hamil, ibunya sehat, janinnya sehat. Diupayakan pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu dan bayi sejak 1000 hari awal kehidupan. Karena 1000 hari pertama kehidupan adalah golden age, tahap yang sangat menentukan kesehatan dan kecerdasan. Juga dipastikan ketersediaan  air bersih dan sanitasi yang layak serta memenuhi kebersihan. Demikian pula halnya dengan keberadaan jamban yang terawat kebersihannya menjadi kelayakan kesehatan.

Dengan menggalang semua pihak dan kerja sama yang kuat, gerakan yang dilakukan di NTB, terbukti efektif  mengurangi keluarga resiko stunting dan juga angka stunting. Keberhasilan NTB menurunkan Prevalensi stunting secara signifikan, tentu tidak boleh membuat kita di Nusa tenggara Barat cepat berpuas diri. Stunting harus terus kita upayakan untuk kita cegah, karena berdampak pada kualitas SDM  ke depan. Komitmen, semangat koordinasi, surveilance dan kerjasama dan gotong royong sudah berbuah nyata, tentu harus dipertahankan dan ditingkatkan. Kita yakin, stunting akan terus turun di NTB yang akan membuat Provinsi kita ini   sejajar bahkan lebih baik dibandingkan dengan daerah lain.