Tak Ada Kompromi Bagi PSK di Mataram

Mataram (Suara NTB) – Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, tak memberikan kompensasi terhadap terduga pekerja seks komersil (PSK) di Pasar Beras atau lokasi lain yang disinyalir jadikan lokalisasi di Mataram.

Satuan Polisi Pamong Praja diminta menyikat habis penyakit sosial selama ini merusak citra Kota Mataram. “Saya minta Pol PP sikat habis semua di situ (Pasar Panglima, red),” tegas Mohan, Jumat, 2 Februari 2018.

Menurutnya, titik lain seperti di Pasar Cakra dan Lonceng Emas akan diatensi. Ini akan jadi perhatian bilamana terduga PSK eksodus ke tempat tersebut. Pemerintah tidak menutup mata dengan wilayah – wilayah ditengarai melakukan aktivitas seperti itu. Sehingga, pihaknya tetap jadi atensi membenahi masalah sosial tersebut.

Satpol PP tambah Wawali, dalam pelaksanaan tugas harus konsisten dan berdasarkan aturan. Sebab, permasalahan di Kota Mataram bukan PKL saja, tapi masalah sosial lainnya. “Awig – awig tidak perlu, ada regulasi dari Pemda bisa dijadikan acuan,” kata Wawali.

Intervensi penanganan Pasar Panglima disinyalir selama ini jadi lokalisasi ilegal di Mataram, Mohan mengatakan perlu revitalisasi di kawasan tersebut. Intervensi sebelumnya, belum ada perubahan menyeluruh. Kalau itu dilakukan menyeluruh, maka akan berubah suasana.

Tetapi, soal masalah sosial, tim yustisi tidak boleh berhenti dan terus lakukan penertiban. “Kalau tidak begitu akan kembali lagi,” ucapnya. Warga yang disinyalir melindungi dan menyediakan tempat prostitusi, Mohan mengaku belum mendapatkan laporan. Kalaupun itu terjadi sangat disayangkan, karena mempengaruhi image di kawasan tersebut. Namun demikian, ia akan segera mengambil sikap bilamana persoalan tersebut benar terjadi. (cem)