Masyarakat Kawasan Selatan Lotim Butuh Bantuan Atasi Kekeringan

Mataram (Suara NTB) – Kekeringan yang melanda kawasan selatan Lombok Timur, membuat kehidupan masyarakat di kawasan tersebut menjadi sulit. Mereka berharap, pemerintah bisa mengulurkan tangan untuk membantu mereka mengatasi kekeringan. Dukungan program pembangunan, mulai dari sumur bor, hingga rehabilitasi embung rakyat menjadi pilihan yang mereka suarakan.

Aspirasi soal kekeringan tersebut mencuat dalam reses para anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang berada di Kawasan Selatan Lombok Timur. Aspirasi masyarakat itu tertuang dalam dokumen laporan hasil reses yang dihimpun bersama oleh enam anggota DPRD NTB Dapil IV.

Dokumen tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPRD NTB, dalam agenda rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses di Kantor DPRD NTB, Rabu, 2 November 2016. Anggota DPRD NTB Dapil IV yang mewakili rekannya menyampaikan laporan adalah H. Burhanuddin.

Dalam laporannya, secara khusus para anggota DPRD NTB Dapil IV menyebutkan adanya daerah-daerah di lima kecamatan, di selatan Lotim yang sangat mengharapkan bantuan pemerintah terkait kesulitan mereka ini.

“Khusus di lima daerah kecamatan di selatan, kecuali Kecamatan Sikur, masyarakat mengharapkan pembuatan sumur bor untuk mengatasi kekeringan terutama air bersih yang dipakai sebagai MCK,” tulis anggota DPRD NTB dalam laporannya.

Lebih jauh, masyarakat juga mengharapkan pembuatan dan peningkatan kualitas embung dalam bentuk rehabilitasi embung rakyat. Hal ini juga bisa menjadi bagian dari upaya mengatasi kelangkaan pasokan air pertanian. Khususnya, di daerah-daerah pertanian yang karakter sawahnya tadah hujan.

Tak bisa dipungkiri, masyarakat NTB di bagian selatan Lotim juga banyak yang mencari nafkah di sektor pertanian. Karenanya, masyarakat pun mendorong agar pemerintah memberikan dukungan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian.

Usulan dan harapan yang bersinggungan dengan sektor pertanian, masuk dalam daftar aspirasi yang disampaikan seluruh anggota DPRD NTB Dapil IV tersebut. Usulan di sektor pertanian ini antara lain meliputi, perbaikan saluran irigasi, pengerukan embung di desa, kemudahan petani dalam mendapatkan bibit, pupuk maupun alat pertanian seperti traktor tangan dan sebagainya.

Aspirasi di sektor pertanian tidak hanya sebatas peningkatan dalam kuantitas dan kualitas produksi. Aspek pasca produksi juga menjadi perhatian masyarakat. Mereka meminta agar pemerintah bisa memberikan bantuan informasi untuk pemasaran hasil pertanian dan perikanan mereka. Maklum, sejumlah masyarakat yang telah memproduksi hasil pertanian dan perikanan, seringkali berhadapan dengan kesulitan untuk memasarkan hasil produksi mereka. Tak jarang pula, hasil produksi pertanian dan perikanan tersebut harganya anjlok sehingga mereka mengalami kerugian.

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, menjelaskan, dari hasil kunjungan resesnya, para anggota DPRD NTB secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan DPRD NTB.

Setelah menerima laporan, pimpinan DPRD NTB wajib menyampaikan kesimpulan hasil reses tersebut dalam rapat paripurna. Selanjutnya, kesimpulan hasil reses inilah yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD pada pembahasan KUA/PPAS.

“Untuk diketahui, bahwa masa reses ke III anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun sidang 2016 telah dilaksanakan sejak tanggal 15 s/d 20 Oktober 2016. Sedangkan rapat dari masing-masing daerah pemilihan telah dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2016,” ujar Isvie menjelaskan. (aan/*)