Butuh Dana Besar, Dewan Sarankan Pemprov Cicil Anggaran Pilkada 2018

Mataram (suarantb.com) – KPU NTB telah mengajukan usulan kebutuhan anggraran Pilkada 2018 ke Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD NTB. Jumlah kebutuhan anggaran Pilkada mendatang diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 70 persen dibanding Pilkada sebelumnya.

Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH meminta Pemprov untuk mulai menyicil anggaran Pilkada mendatanh agar tidak terlalu membebani anggaran pada 2018 nanti. “Kalau tidak dicicil beban anggaran berat pada tahun 2018,” ujarnya, Selasa, 2 Agustus 2016.

Mengenai kemungkinan penganggaran dilakukan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) 2016? Rumaksi mengatakan kemungkinannya ada, tetapi, pemerintah harus tetap mencicil mulai tahun 2017 untuk tidak terlalu membebani anggaran pada tahun pelaksanaan Pilkada.

“Kalau tidak bisa di APBDP ya mulai 2017 kita mulai mencicil. Bukan uang kecil ini. Kesedot belanja modal dan pembangunan,” kata Politisi Hanura ini.

Ia juga sangat menyayangkan tidak dianggarkannya dana Pilkada 2018 pada APBD murni 2016 kemarin. Menurut Rumaksi, idealnya anggaran Pilkada mulai dicicil sejak tahun ini. “Sebenarnya kan dia terlambat ini. Harusnya kita dari APBD murni 2016 sudah mulai dicicil,” ujarnya.

Ditanya apakah anggaran tersebut tidak terlampau besar? Rumaksi mengatakan, untuk menilai apakah dana KPU sesuai atau tidak, hal tersebut akan terlihat pada saat pembahasan anggaran dengan Komisi I DPRD NTB. Ia juga menambahkan, tentunya KPU sudah melakukan perhitungan-perhitungan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pilkada.

“Standar dia jatuhkan anggaran ini pasti ada. Kan akomodasi ini juga nanti kita lihat, apa kualitasnya barang ini. tahapannya bagaimana karena yang berat ini honornya PPK, PPS, KPPS. Kalau yang lain saja mungkin tidak besar,” tandasnya. (ast)