Pertajam Data Kemiskinan agar Bantuan Tepat Sasaran

Mataram (Suara NTB) – Pandemi Covid-19 di NTB memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi di daerah ini. Terlebih ketika pemerintah daerah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial.

Menyikapi persoalan itu, Pemerintah Pusat, Pemprov NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga pemerintah desa memunculkan kebijakan berupa bantuan sosial maupun subsidi kepada masyarakat untuk menekan penambahan jumlah penduduk miskin akibat pandemi.

Untuk mengatasi semua dampak sosial akibat pandemi ini, peran data menjadi sangat penting dan krusial. Oleh karena itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait  harus proaktif dan bersinergi dalam mempertajam data kemiskinan sehingga bantuan atau program yang diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi dampak pandemi bisa tepat sasaran.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono terkait dengan kajian dampak Covid-19 terhadap kemiskinan di NTB yang berlangsung di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa, 23 Juni 2020.

‘’Kita jangan berpangku tangan. Harus proaktif, karena peran kita di provinsi bukan hanya mendengar laporan saja tetapi harus melihat faktor masalahnya di mana,’’ tegas Wagub dalam rapat yang dihadiri oleh Asisten I, II dan III Setda NTB, Kepala Bappeda Provinsi NTB, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB.

Dalam rapat ini Wagub meminta untuk segera menyelesaikan masalah data di NTB. Sehingga dana dan bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Mengingat anggaran di Pemprov NTB sudah mencukupi untuk penuntasan kemiskinan. ‘’Saya berharap ini menjadi follow up untuk Sekda dan Kepala Bappeda. Bagaimana agar semua program di NTB bersinergi,’’ katanya mengingatkan.

Selain itu juga, Wagub  menyampaikan bahwa Covid-19 ini jangan sampai menjadi dua mata pisau yang berbahaya. Karena dalam kondisi seperti saat ini, aman dan produktif harus sejalan. Khususnya untuk masyarakat yang membuka kembali kegiatan ekonominya, mereka wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

‘’Bagaimana memberikan pemahaman masyarakat bahwa boleh beraktivitas normal di bawah protokol Covid-19. Jangan sampai masyarakat salah persepsi. Jika tidak, konsekuensinya harus ditutup,’’ tegas Rohmi.

Ditambahkan bahwa jika semakin cepat masyarakat menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan Covid-19 maka semakin cepat perekonomian akan pulih dan masyarakat dapat beraktivitas dengan normal kembali. (nas)