KEK Mandalika Etalase Nasional, Gubernur Optimis NTB Peroleh Banyak Dana PEN

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., mengatakan kemungkinan NTB akan memperoleh banyak dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada November 2020 lalu, Pemprov NTB mengusulkan dana PEN sekitar Rp3 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional Daerah Super Prioritas (DSP) Mandalika dan kawasan penyangga.

‘’Dana PEN itu ada yang pinjaman dan ada yang ndak. Kemungkinan kita dapat banyak,’’ kata Gubernur dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Gubernur optimis NTB akan mendapatkan banyak dana PEN karena posisi DSP Mandalika yang menjadi etalase nasional. Apalagi sekarang, banyak kementerian/lembaga yang berlomba-lomba mengarahkan programnya ke daerah sekitar KEK Mandalika.

“Salah satunya (karena Mandalika). Karena memang ini (Mandalika) etalase nasional,” ucapnya.

Sejumlah kementerian/lembaga sekarang berlomba-lomba untuk membuat program di daerah penyangga atau sekitar KEK Mandalika. Seperti program 1.000 desa sapi di daerah penyangga KEK Mandalika dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Kemudian, pengembangan budidaya lobster di Telong Elong Lombok Timur. Pulau Lombok, NTB dijadikan sebagai sentra budidaya lobster nasional. Selain itu, pembangunan homestay di desa penyangga KEK Mandalika dari Kementerian PUPR. Di mana, rumah warga disulap menjadi homestay dalam rangka menyediakan tempat penginapan untuk penonton MotoGP Mandalika.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., mengusulkan anggaran sekitar Rp3 triliun ke Pemerintah Pusat. Anggaran sebesar itu diusulkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung DSP Mandalika dan kawasan penyangganya, baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Awalnya, Pemprov mengusulkan anggaran sekitar Rp947 miliar ke Pemerintah Pusat. Namun bertambah menjadi Rp3 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional DSP Mandalika dan kawasan penyangganya.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, M.M., M.T.P., menjelaskan, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021 cukup besar. Usulan pembangunan infrastruktur pendukung DSP Mandalika dan kawasan penyangganya sebesar Rp3 triliun tersebut diharapkan terakomodir lewat dana tersebut atau lewat program kementerian/lembaga terkait.

Pengembangan DSP Mandalika juga harus didukung pembangunan infrastruktur pendukung di daerah penyangga. Baik infrastruktur darat, laut dan udara untuk mempermudah konektivitas antarwilayah. Apalagi, DSP Mandalika berdekatan dengan DSP Labuan Bajo.

Untuk infrastruktur jalan, Pemprov NTB mengusulkan pelebaran dua ruas jalan untuk mendukung akses menuju Pelabuhan Gili Mas dan Sirkuit MotoGP Mandalika. Dua ruas pelebaran jalan yang diajukan ke Menteri PUPR, yaitu akses jalan dari Pelabuhan Lembar – Pelabuhan Gili Mas dan jalan dua jalur dari Bundaran Kuta – Bypass KEK Mandalika.

Ruas jalan Lembar – Pelabuhan Gili Mas diusulkan dilebarkan sepanjang 7 km dengan kebutuhan anggaran Rp55 miliar. Sedangkan jalan dua jalur dari Bundaran Kuta – Bypass KEK Mandalika sepanjang 5,6 km dengan kebutuhan anggaran Rp141 miliar. Sehingga total kebutuhan anggaran untuk pelebaran jalan provinsi tersebut sekitar Rp196 miliar.

Selain mengusulkan pembangunan infrastruktur pendukung DSP Mandalika di Pulau Lombok, Pemprov juga mengusulkan pembangunan sejumlah infrastruktur di Pulau Sumbawa sebagai daerah penyangga. Seperti infrastruktur untuk memperlancar konektivitas di Sumbawa dan Bima.

Bima merupakan daerah yang berada di antara DSP Mandalika dan DSP Labuan Bajo. Apalagi Pulau Komodo yang berada di NTT, jauh lebih dekat dengan Bima daripada Labuan Bajo. Sehingga, untuk konektivitas udara, Pemprov mengusulkan agar dibuka kembali penerbangan langsung dari Bandara Sultan Salahuddin Bima – Bandara Udara Labuan Bajo.

Saat ini, kata Ridwan, Bandara yang ada di Bima sudah bisa didarati pesawat boeing 737. Karena selama ini, jika mau ke Labuhan Bajo harus transit melalui  Bandara Ngurah Rai Bali.

Kemudian untuk konektivitas laut, Pemprov mengusulkan pengembangan Pelabuhan Sape. Pelabuhan tersebut diharapkan nantinya sebagai pelabuhan kapal penyeberangan dari Pelabuhan Sape menuju Labuan Bajo. Ia mengatakan fasilitas tempat sandar kapal di Pelabuhan Sape sudah tidak memenuhi syarat. Sehingga Pemprov meminta agar bisa ditingkatkan kapasitasnya.

Di Bima, akan dikembangkan dua destinasi wisata baru di sana. Destinasi wisata Pantai Pink di Lambu dan Pulau Sangeang, sehingga butuh infrastruktur.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat menganggarkan dana PEN 2021 sebesar Rp 627,96 triliun. Dalam program PEN 2021 terdapat lima jenis program.

Pertama, sebesar Rp 133,7 triliun untuk penangan kesehatan antara lain pengadaan dan operasional vaksni Covid-19, sarana dan prasarana alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematiannya, serta bantuan iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) ubtuk PBPU/BP.

Kedua, perlindungan sosial sebesar Rp 148,66 triliun dialokasikan dalam bentuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, bansos tunai untuk keluarga penerima manfaat (KPM), subsidi kuota internet, dan diskon listrik.

Ketiga, program prioritas untuk sektoral, K/L dan pemerintah daerah senilai Rp 141,36 triliun guna menstimulus dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, stimulus padat karya K/L, kawasan industri, dan program prioritas lainnya.

Keempat, dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 157,57 triliun antara lain subsidi bunga KUR dan non-KUR, pinjaman loss lomit UMKM dan korporasi, IJP UMKM dan koporasi, pembiayaan PEN, penempatan dana, dan penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN yang mendapatkan penugasan.

Kelima, insentif pepajakan sebesar Rp 47,27 triliun yakni dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, diskon angsuran PPh Pasal 25, percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), dan insentif PPh Final jasa konstruksi. (nas)