Mataram (Suara NTB) – Hingga pertengahan Desember 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menggelontorkan dana bantuan stimulan perbaikan rumah korban gempa sebesar Rp1,54 triliun. Pemerintah pusat dan daerah telah memetakan kebutuhan pemulihan pascagempa di NTB.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan total kebutuhan pembiayaan pemulihan di sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif dan lintas sektor mencapai Rp12 triliun. ‘’Hingga saat ini BNPB telah memberikan stimulan perbaikan rumah sebesar Rp1,54 triliun kepada masyarakat yang rumahnya rusak,’’ sebut Sutopo dalam keterangan resmi yang diterima Suara NTB, Selasa, 18 Desember 2018.
Ia mengatakan, BNPB akan memberikan bantuan stimulan perbaikan rumah sesuai kebutuhan yang ditetapkan Pemda. Pemulihan rumah ditargetkan selesai pada Maret 2019 di semua sektor sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018.
Sutopo menyebutkan, hingga 15 Desember 2018, 198 unit rumah telah terbangun pascagempa di NTB beberapa waktu lalu. Rumah-rumah tersebut dibangun dengan beberapa pendekatan yang diminati oleh para korban gempa.
Sejauh ini, rumah yang dibangun menggunakan metode Risha, Riko, Rika dan RCI. Berdasarkan data Pos Komando (Posko) Satuan Tugas Tahap Rekonstruksi dan Rehabilitasi (15/12), 2.910 unit rumah sedang dibangun dengan beberapa metode tadi.
Jumlah terbanyak yang sedang dibangun yaitu dengan metode Risha sejumlah 1.582 unit, dengan rincian Risha 1.582 unit, Riko 890, Rika 430, dan RCI 8. Proses pembangunan tersebut tersebar di seluruh wilayah NTB.
Berdasarkan data Posko kata Sutopo, peminat tertinggi untuk metode rumah instan sederhana sehat (Risha) dengan jumlah 6.917 keluarga (KK), disusul dengan rumah konvensional (Riko) 4.438 KK, rumah kayu (Rika) 2.596 KK.
Sementara untuk rumah Cetak Raswari Indonesia (RCI) hanya 43 KK. ‘’Pemerintah membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa,’’ katanya.
Meskipun telah terbentuk Pokmas, beberapa tantangan terjadi di lapangan sehingga menghambat proses rekonstruksi fisik pembangunan rumah. Beberapa kendala yang dihadapi, kata Sutopo seperti kurangnya tenaga kerja lapangan, lambatnya pembentukan Pokmas dan proses verifikasi data. Lambatnya pengadaan dan distribusi material bangunan serta kepercayaan masyarakat terhadap fasilitator. Hingga pertengahan Desember, 1.681 Pokmas yang terdiri atas 19.997 KK telah terbentuk.
Sejalan dengan pembangunan rumah warga terdampak, lanjut Sutopo, pemerintah telah membangun hunian sementara (Huntara) di sejumlah titik di NTB. Huntara terbangun berjumlah total 11.510 unit. Semenara data kerusakan rumah pascagempa di NTB sejumlah 216.219 unit dengan rincian rusak berat 75.138 unit, rusak sedang 33.075 unit, dan rusak ringan 108.006 unit. (nas)
