Mataram (Suara NTB) – Pendaftaran kurikulum merdeka kembali dibuka tahun 2024 ini hingga 7 Mei 2024. Sekolah yang belum mendaftar kurikulum merdeka diminta untuk berpikir rasional agar segera mendaftar. Terutama karena sekolah perlu mempersiapkan diri sebelum memasuki masa transisi tahun ajaran 2025/2026-2027/2028 bagi satuan pendidikan yang belum menggunakan kurikulum merdeka.
Sub Koordinator Kurikulum Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Purni Susanto pada Jumat, 3 Mei 2024 mengatakan, untuk sekolah yang belum mendaftar, pihaknya meminta agar dapat berpikir rasional. “Karena mau tidak mau atau siap tidak siap, kurikulum merdeka tetap akan diberlakukan bagi setiap sekolah. Karenanya tidak ada pilihan lain selain belajar dan mempersiapkan diri,” ujarnya.
Selain itu, sekolah yang saat ini sudah menerapkan kurikulum merdeka, awalnya mereka dulu juga belajar, meninggalkan model lama menuju perubahan dengan paradigma baru. Meskipun pemerintah masih memberikan toleransi hingga satu tahun ke depan untuk menerapkan kurikulum merdeka, sekolah tetap butuh untuk belajar dan akhirnya harus berubah. “Jadi mau berubah tahun ini atau tahun depan, tetap sama saja berubah,” tegas Purni.
Kurikulum Merdeka resmi menjadi kurikulum nasional melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi implementasi Kurikulum Merdeka.
Purni juga menyebutkan, masih ada sekolah yang merasa belum siap berubah dengan menerapkan Kurikulum Merdeka, terutama sekolah-sekolah swasta. Sekolah yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka tersebut mengaku belum bisa menerapkan kurikulum baru.
“Kendala biasanya ada pada mental block. Untuk menghadapi yang baru dan belum pernah ada sebelumnya biasanya banyak pikiran yang menghantui. Apalagi bila sesuatu yang sudah lama dan rutin itu dinikmati, rasanya akan berat untuk melepasnya,” ungkap Purni.
Semua sekolah jenjang SMA negeri dan swasta diharapkan menerapkan kurikulum merdeka mulai tahun ajaran selanjutnya. Bagi sekolah yang belum siap masih dapat ditoleransi sampai tahun berikutnya.
Menurut Purni, beberapa hal positif dari Kurikulum Merdeka ini karena mengikuti realita kekinian. “Kurikulum Merdeka tentu up to date dengan realita kekinian. Terlepas dari kritik bnyak pihak, kurikulum ini memberikan ruang kebebasan bagi guru, siswa, dan sekolah untuk mengatur manajemen belajar sesuai kemampuan sendiri,” jelas Purni.
Sebelum Permendikbudristek ini terbit, Kurikulum Merdeka sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar pendidik dan satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka dikembangkan sejak 2020, kemudian diterapkan dan dievaluasi secara bertahap sejak 2021. Saat ini sudah lebih dari 300 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang mulai menerapkan Kurikulum Merdeka.
“Semoga Permendikbudristek ini memberi kepastian arah kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran bagi seluruh masyarakat, khususnya para pendidik, kepala satuan pendidikan, dan dinas pendidikan”, tutur Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024 melalui siaran pers yang diterima Suara NTB.
Kebijakan kurikulum dan pembelajaran dalam Permendikbudristek 12/2024 adalah bagian dari upaya yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkeadilan. Kebijakan ini melengkapi dan mendukung berbagai program dan kebijakan Merdeka Belajar lain seperti penyediaan materi ajar dan pengembangan diri melalui Platform Merdeka Mengajar; penyediaan umpan balik tentang kualitas pembelajaran melalui Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan; serta evaluasi terhadap layanan pendidikan melalui akreditasi sekolah dan SPM pendidikan.
Perubahan kurikulum diperlukan untuk memudahkan dan mendorong guru melakukan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan belajar murid. (ron)
