Realisasi Terendah di NTB

INSPEKTORAT Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Lombok Barat (Lobar) dan Bima mempercepat eksekusi anggaran penanganan Covid-19. Realisasi anggaran penanganan Covid-19 yang berasal dari belanja earmarked Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di Lobar dan Bima merupakan terendah di NTB.

‘’Beberapa catatan khususnya Lombok Barat dan Bima terkait earmarked anggaran penanganan Covid untuk vaksinasi. Itu perlu percepatan,’’ kata Inspektur Wilayah V Itjen Kemenkeu, R. Patrick WD, S.E., M.Ak., usai mendampingi Irjen Kemenkeu bertemu Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Kantor Gubernur, Senin, 25 Oktober 2021.

Patrick mengungkapkan, berdasarkan data dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, realisasi anggaran penanganan Covid-19 khususnya untuk kegiatan vaksinasi masih rendah. Ia juga mengungkapkan, capaian vaksinasi Covid-19 di Bima juga yang terendah di NTB.

Data Kanwil DJPB NTB, sampai 24 September 2021, realisasi anggaran penanganan Covid-19 yang berasal dari belanja earmarked DAU dan DBH di NTB sebesar 34,88 persen atau Rp232,13 miliar, sedangkan rata-rata nasional sebesar 36,15 persen.

Ada 7 Pemda dengan realisasi di atas rata-rata nasional. Sedangkan 4 Pemda dengan realisasi di bawah rata-rata nasional. Realisasi belanja penanganan Covid-19 tertinggi di Dompu sebesar 53,76 persen dan terendah Bima sebesar 3,18 persen.

Realisasi anggaran penanganan Covid-19 di NTB untuk masing-masing Pemda. Pertama, Kabupaten Dompu dengan pagu Rp45,09 miliar, realisasinya sudah mencapai Rp24,24 miliar atau 53,76 persen. Kemudian, Kabupaten Sumbawa dengan pagu Rp62,55 miliar, realisasinya sudah mencapai Rp31,47 miliar atau 50,32 persen.

Selanjutnya, Kabupaten Lombok Utara dengan pagu Rp31,41 miliar, realisasinya Rp15,63 miliar atau 449,77 persen, Kota Bima dengan pagu Rp34,57 miliar, realisasinya Rp16,35 miliar atau 47,30 persen.

Kabupaten Sumbawa Barat dengan pagu Rp31,99 miliar, realisasinya telah mencapai Rp14,84 miliar atau 46,39 persen, Kota Mataram dengan pagu Rp45,58 miliar, realisasinya sebesar Rp20,59 miliar atau 45,17 persen.

Lombok Timur dengan pagu Rp85,94 miliar, realisasinya telah mencapai Rp37,43 milaiar atau 43,56 persen. Untuk Pemprov NTB dengan pagu Rp118,05 miliar, realisasinya baru Rp35,25 persen atau 29,86 persen, Lombok Tengah dengan pagu Rp75,11 miliar, realisasinya Rp21,50 miliar atau 28,63 persen.

Selain itu, Lombok Barat dengan pagu Rp57,34 miliar, realisasinya baru sebesar Rp12,33 miliar atau 21,31 persen. Dan terakhir, Kabupaten Bima dengan pagu Rp77,86 miliar, realisasinya baru sebesar Rp2,47 miliar atau 3,18 persen.

Sementara untuk penyaluran dana transfer pusat ke NTB, Patrick menyebutkan sudah mencapai Rp11 triliun dari pagu sebesar Rp15 triliun. Hanya saja, realisasinya yang perlu dilakukan percepatan oleh masing-masing Pemda.

Terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Patrick menyebutkan Lombok Tengah dan Bima yang masih rendah. Masing-masing dengan realisasi baru 19,33 persen dan 9,63 persen. Demikian juga dengan realisasi DAK Pariwisata, Lombok Tengah harus mengejar ketertinggalan.

“Penyebabnya, terutama pengadaan barang dan jasa untuk kondisi terbatas ini masih banyak pimpinan OPD yang ragu dengan sisa waktu tersedia. Kemudian, refocusing tetap menjadi kendala, review APIP yang belum optimal. Karena dalam kondisi PPKM menyulitkan,” terangnya.

Pihaknya meminta Pemda melakukan percepatan belanja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, meminta Inspektorat baik provinsi dan kabupaten/kota memberikan asistensi kepada OPD untuk melakukan percepatan.

“Serta menjaga integritas dalam setiap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi maupun padat karya. Dua bulan tersisa ini harus ada langkah percepatan,” pintanya. (nas)