Bima (Suara NTB) – Tertanggal 6 Mei 2021. Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, mulai mengerahkan tim terpadu untuk penertiban arus mudik lebaran. Hal itu berekenaan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan (Menhub) dan Gubernur NTB.
Kepala Bidang Perhubungan Dishub Kota Bima, Ismail, SH., kepada Suara NTB, Rabu, 5 Mei 2021 menjelaskan, berkaitan dengan mudik lebaran tahun ini, pihaknya memiliki beberapa acuan dasar.
Pertama, SE Menteri Perhubungan yang mengamanatkan penutupan arus mudik dimulai Tanggal 6-24 Mei 2021. Kemudian surat terbaru Gubernur NTB soal pembatasan pergerakan orang dengan nomor 550/30/UM/2021. Dalam surat tersebut, Pemprov NTB melarang masyarakat bepergian dengan moda transportasi laut mulai Tanggal 8-17 Mei 2021.
Kendati pada kedua acuan tersebut terdapat perbedaan waktu, mereka tetap menjadikannya sebagai rujukan utama. “Kita hormati keputusan ini. Pertama, kita tindak lanjuti edaran Menhub karena kami di kota sudah membentuk posko-posko terpadu. Berkaitan dengan surat Gubernur, kita turuti juga sesuai tanggal yang ditetapkan,” ungkapnya.
Dua acuan tersebut tetap diikuti, maksud dia, untuk edaran Menhub berlaku bagi warga dari luar Provinsi NTB. Di mana mereka tidak diizinkan masuk wilayah ini mulai Tanggal 6-24 Mei 2021. Sementara pembatasan penyebrangan bagi warga dalam provinsi, mengikuti surat terbaru dari Gubernur NTB.
Guna maksimalnya penertiban arus mudik tersebut, mereka telah membentuk tiga posko pengamanan bersama aparat kepolisian, Satuan Pol PP, TNI dan BPBD. Posko itu berada di Pelabuhan Bima, Lapangan Merdeka dan Taman Ama Hami. “Jadi mulai Tanggal 8 Mei mendatang, sudah tidak ada aktivitas penyebrangan atau pengangkutan penumpang dari terminal keluar daerah,” tegasnya.
Selain penertiban arus mudik lebaran, Ismail menegaskan, tim terpadu yang ada di tiga posko pengamanan akan melakukan penyekatan pada saat malam takbiran. Jadi tidak ada warga dari luar daerah yang boleh masuk wilayah ini dengan alasan berpotensi menjadi sumber penularan Covid-19. (jun)
