Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menargetkan daerah ini bebas sampah (zero waste) pada 2023 mendatang. Pencanangan NTB sebagai provinsi bebas sampah dilakukan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke – 60 pada 17 Desember 2018.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada pencanangan zero waste di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (RSJMS), Jumat, 25 Januari 2019 mengatakan untuk mewujudkan NTB bebas sampah pada 2023, maka harus dimulai dari diri sendiri.
Karena program NTB bebas sampah diinisiasi Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd. Kampanye kawasan bebas sampah dimulai dari perangkat pemerintah daerah. Pemprov mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengelola sampahnya dan mengurangi penggunaan plastik satu kali pakai pada rapat-rapat atau pertemuan.
Wagub menyadari tantangan yang dihadapi Pemprov untuk mewujudkan NTB bebas sampah pasti sangat besar. Karena berbicara mengenai zero waste, kaitannya dengan mindset. Berbicara mengenai zero waste, artinya menumbuhkan kesadaran orang per orang yang berada pada suatu lingkungan. ‘’Itu butuh effort yang luar biasa,’’ katanya.
Selain itu, upaya mewujudkan NTB bebas sampah juga butuh sistem yang baik. Jangan sampai persoalan sampah hanya diselesaikan di bagian hulunya saja. Tetapi bagian hilir juga harus dipersiapkan dengan baik.
‘’Harus dipersiapkan betul sistemnya, ubah mindset-nya. Bagaimana kita bisa memahami bahwa zero waste bukan buat kita. Tapi buat generasi yang akan datang,’’ kata Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini.
Upaya mewujudkan NTB bebas sampah merupakan salah satu cara membuat bumi menjadi normal. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi saat ini, kata Ummi Rohmi akibat ketidakseimbangan alam.
Upaya mewujudkan NTB bebas sampah, kata Wagub merupkan tanggung jawab besar. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) diminta segera menyiapkan hilirnya. Agar masyarakat tak membuang sampah sembarangan, maka perwakilan bank sampah harus segera disiapkan di masing-masing desa.
‘’Kalau kita sibuk dengan hulu, orang sudah siap dengan plastiknya mau di setor ndak ada tempat nyetornya. Nanti demotivasi. Ini yang harus dipikirkan supaya segera dan harus cepat,’’ ujarnya.
Ummi Rohmi mengatakan, sekarang masyarakat sudah mulai bergerak. Bahkan ada yang menginginkan diberikan pelatihan mengenai pengolahan sampah organik. Menurutnya, hal ini merupakan suatu respons yang positif dari kampanye zero waste.
Pemprov mulai menyusun aksi zero waste dalam hal pengelolaan sampah. Gubernur NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB mengeluarkan imbauan kepada seluruh OPD di Provinsi NTB untuk menerapkan zero waste. Artinya, setiap instansi dapat beroperasi tanpa menghasilkan sampah.
Beberapa poin imbauan tersebut diantaranya, setiap OPD diharapkan tidak lagi menyediakan air gelas atau botol plastik kemasan. Air gelas dan botol plastik diharapkan dapat diganti dengan air isi ulang galon sesuai kebutuhan.
ASN diimbau untuk membawa botol minum plastik sendiri dan menyiapkan peralatan komsumsi yang dapat dipakai berulang kali. Selain imbauan meminimalisir penggunaan kertas dan beralih menggunakan teknologi surat elektronik atau google drive.
Setiap OPD juga dituntut untuk memberikan edukasi. Memilih dan memilah sampah dan memisahkannya terlebih dahulu sebelum dibuang. Sehingga setiap OPD harus memiliki tempat pembuangan sampah yang telah dikategorikan sampah basah dan sampah kering.
Nantinya, akan ada imbalan berupa pemberian green office award kepada OPD terpilih setiap tahunnya. Dan kantor yang mendapatkan peringkat merah dalam program OPD Zero Waste akan diumumkan ke publik sebagai hukuman.
Wagub juga mengatakan, berbicara masalah sampah harus dimulai dari sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, akan menjadi percuma tempat pengolahan sampah yang dibangun jika masyarakat tak memberikan dukungan.
Ia mencontohkan seperti persoalan sampah di Gili Trawangan. Masalah sampah di destinasi wisata unggulan NTB itu sudah ditangani beberapa tahun lalu. Tapi ada permasalahan di masyarakat.
Seharusnya pengelolaan sampah yang sudah berjalan dengan baik itu terus berlanjut. Tapi akhirnya tak berlanjut dan menjadi permasalahan saat ini.
‘’Ke depan, memang yang paling utama adalah kesadaran dari masyarakat. Terutama pelaku wisata di sana. Bagaimana betul-betul mencintai lingkungan, kita berkepentingan di situ,’’ ujarnya.
Ia mengatakan, masyarakat harus sadar bahwa persoalan sampah sangat penting. Masyarakat harus memilah sampah. Karena sampah dapat menjadi rupiah. Pemda sekarang membentuk bank-bank sampah di tiap desa.
Ditambahkan, sebaik apapun fasilitas pengolahan sampah yang dibangun akan mangkrak tanpa ada kesadaran masyarakat. Masyarakat harus sungguh-sungguh memperjuangkan kebersihan lingkungan.
Terpenting, bagaimana mengkampanyekan lingkungan. Mulai dari sekolah, kantor, restoran, hotel punya pemilahan sampah sendiri. Kalau pelaku wisata bersatu, gampang masalah sampah di Gili Trawangan.
‘’Membuang sampah sembarangan merupakan aib. Persoalan sampah merupakan isu besar yang tak boleh dianggap sepele,’’ tegas Wagub. ‘’Tetapi kalau kita memahaminya, akan menjadi berkah. Sekarang bagaimana bisa kita membalik sampah bukan masalah lagi. Tapi sampah jadi berkah,’’ pungkasnya. (nas)
