YPK Dorong Penjual Produk Makanan Berbahaya Diproses Hukum

H. Muh. Saleh. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB mendorong pemerintah bersikap tegas terhadap para pedagang produk makanan olahan yang mengandung zat berbahaya bagi manusia. Diketahui Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) NTB yang melakukan pemeriksaan makanan yang dijual di sejumlah pasar di Pulau Lombok menunjukkan masih ada bahan makanan yang dicampur menggunakan bahan pengawet, seperti boraks atau rodhamin.

Ketua YPK Provinsi NTB, H. Muh. Saleh, SH, MH., mengatakan, dari lama YPK mendorong pemerintah bersikap tegas. Jika masih menjumpai produk-produk tak layak edar masih leluasa dijual di pasaran, sarannya diselesaikan di tingkat penegak hukum. Tidak sebatas pengawasan, pemeriksaan dan selesai di tingkat bawah saja.

Iklan

“Pertama ini persoalan lama. Kedua petugasnya kurang aktif yang memeriksa, kalau tidak ada anggaran kan tidak turun pengawasan,” ujarnya. Karena itu, saat dilakukan pengawasan secara terintegrasi, ataupun Badan POM yang menemukan secara institusional pengawasannya, agar tidak selesai di tingkat teguran. Harapannya bisa dibawa sampai ke pengadilan. Agar memberi efek yang lebih memungkinkan ke depan konsumen terlindungi.

“Coba pengawasan turunkan sama Polda, dan selesaikan sampai ke ranah hukum. Bukan efek jera lagi dikasi, efek yang lebih bagus kedepannya,” jelas Dosen Fakultas Hukum Unram ini. Jika perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pedagang atau penjual bahan baku produk-produk makanan dan minuman yang membahayakan manusia sudah dikategorikan tindakan pidana, harusnya diselesaikan sampai ke meja hijau.

Undang –undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen harus bergigi. Dengan syarat perangkat pemerintah, aparat penegak hukum turut menjalankannya. “Jangan undang-undang ini punya gigi, tapi tidak bisa ngunyah, tidak ada manfaatnya,” tegas Saleh kepada Suara NTB, Jumat, 19 Februari 2021.

Sanksi tegas yang diharapkan untuk ditegakkan ini berlaku untuk seluruh pelaku usaha. Baik distributor penyedia bahan bakunya, penggunanya, maupun kepada pedagangnya. Sepanjang mereka mengetahui ketentuan penggunaan zat-zat berbahaya ini dan untuk apa penggunaannya. Aparat bisa menelusuri mata rantai penjualannya. Dari pedagang, pembuat produk, hingga ke distributornya.

“Telusuri dari mana asalnya, tokonya, sampai ke mana dijual. Karena kalau zat pengawet ini dikonsumsi terus menerus oleh manusia, akan sangat mengancam kesehatan manusia. Kalau orang meninggal karena mengkonsumsi zat berbahan  yang dicampur di makanan ini, siapa yang bertanggungjawab,” tanyanya. Selain melakukan penegakan hukum, pemerintah daerah dan seluruh stakeholders terkait diharapkan melakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat. Edukasi masyarakat agar mereka juga menjadi konsumen cerdas. (bul)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional