Wujudkan Kemandirian Ekonomi, Pemprov Teken Kerjasama Bisnis Berbasis Masyarakat

Penandatanganan kerjasama dengan PT. Sahabat Usaha Rakyat disaksikan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Kadis LHK, Madani Mukarom, di Kantor Dinas LHK Provinsi NTB, Selasa, 23 Juni 2020. (Suara NTB/humassetdantb)

Mataram  (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Balai KPH Pelangan Tastura, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. Sahabat Usaha Rakyat. Penandatanganan MoU disaksikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dilakukan oleh Kepala KPH Pelangan, Burhan SP.,MM dan Direktur Utama PT. Sahabat Usaha Rakyat, Widya Wicaksana, di Kantor Dinas LHK Provinsi NTB, Selasa, 23 Juni 2020.

MoU tersebut ditandatangani dalam rangka pengembangan bisnis berbasis masyarakat di wilayah Balai KPH Pelangan Tastura Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Dalam MoU yang juga ditandatangani Kadis LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, BScF., M. Si tersebut memuat tiga kesepakatan bersama.

Iklan

Tiga kesepakatan tersebut yaitu, pertama siap mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi berbasis masyarakat pada areal perhutanan sosial khususnya untuk komoditi pakan ternak indigofera dan produk turunannya di wilayah Balai KPH pelayanan tes NTB.

Kedua, siap melakukan kerjasama untuk mengembangkan bisnis pengolahan pakan ternak indigofera dan produk turunannya yang berbasis masyarakat dalam lingkup pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan teknis.

Kesepakatan ketiga yaitu, siap merealisasikan pelaksanaan dari kesepakatan ini dalam bentuk perjanjian kerjasama yang spesifik dengan pihak terkait sesuai dengan keperluan pencapaian tujuan bersama dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun.

Dalam kesempatan tersebut Kadis LHK NTB Madani Mukarom melaporkan bahwa  luas hutan yang ada di NTB ini sekitar 1.071.000 hektare (Ha). Seluas 890.000 Ha merupakan hutan lindung, berubah kewenangan dari Pemerintah Provinsi yang diserahkan oleh Kementerian.  Sementara, lebih dari 170.000 ha merupakan kawasan konservasi menjadi kewenangan Kementerian LHK, termasuk dua taman nasional yang ada di NTB.

  Jadi Anggota Tim Penasehat Pemenangan Prabowo - Sandiaga, Begini Tanggapan Bupati KLU

‘’Kami rancang NTB Hijau itu, mudah-mudahan 2023 bisa diselesaikan dengan partisipasi para pihak termasuk desa di dalamnya dengan dana desa dari APBD juga dan para pihak lain termasuk kewajiban pemegang izin akan melakukan rehabilitasi sesuai dengan luas areal,’’ jelasnya.

Dengan demikian katanya, mudah- mudahan area yang kosong dalam waktu lima tahun ke depan bisa diselesaikan. Ia juga melaporkan indeks kualitas lingkungan NTB semakin meningkat, hingga menyentuh angka 75.

Targetnya pada tahun 2023, angka indeks kualitas lingkungan NTB mencapai angka 80. ‘’Kami akan bekerja keras dengan melakukan kegiatan program NTB Hijau, Zero Waste dan industrialisasi,’’ katanya.(r)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here