Wisatawan Keluhkan Biaya Parkir di Sejumlah Destinasi

Mataram (Suara NTB) – Retribusi di destinasi wisata menjadi hal yang wajar, sebab itu akan masuk dalam Pendapatan Daerah (PAD). Namun di beberapa tempat, pemungutan tanpa adanya aturan yang jelas kerapkali membuat wisatawan merasa kurang nyaman. Sebab oknum tertentu menarik retribusi dengan biaya yang tidak murah. Berkisar antara Rp 5 ribu hingga Rp 20 ribu.

“Di beberapa tempat yang saya kunjungi itu mahal biaya parkirnya. Padahal tidak ada karcis parkir, misalnya di Bukit Tunak itu biaya parkir motor Rp 10 ribu dan mobil Rp 20 ribu. Ini kan mahal sekali, di beberapa tempat juga begitu,” sesal wisatawan asal Surabaya Fena Okta Amalia, di Mataram, Jumat, 19 Mei 2017.

Iklan

Ia mengatakan bahwa dirinya lebih suka berwisata tanpa menggunakan jasa agen perjalanan wisata. Namun hal itu justru membuatnya mengeluarkan sejumlah biaya, karena tidak mengetahui kondisi dan situasi di destinasi wisata tertentu. Salah satunya soal biaya parkir yang dianggap cukup mahal.

“Saya sudah beberapa kali ke Lombok. Jadi sudah tahu beberapa jalan, palingan tanya-tanya sedikit kalau tidak tahu. Karena banyak destinasi wisata baru, saya kembali lagi ke Lombok. Hanya saja suasananya sudah beda, sekarang biaya parkir mahal-mahal,” keluhnya.

Bukan hanya di Bukit Tunaq, bahkan di Bukit Malimbu pun ia merasa biaya parkir cukup mahal. Untuk kendaran roda dua diberi tariff Rp 5 ribu. Padahal itu merupakan ruang publik dan tidak semestinya ditarik biaya parkir. Kecuali hal itu sudah menjadi ketentuan pemerintah daerah atau pemerintah desa.

“Sebenarnya tidak masalah biaya parkir berapapun, asalkan aturannya jelas, karcis parkirnya jelas. Jadi kita tahu, uang itu kemana. Kalau ini kan tidak jelas, malah seperti memalak,” ujarnya.

Bukan itu saja, parkir di beberapa destinasi yang ada di Kota Mataram pun terbilang mahal dan tanpa adanya karcis parkir. Misalnya di Pantai Ampenan, petugas parkir hanya memberi nomor parkir. Namun tidak ada karcis parkir yang bertandatangan pejabat setempat atau stempel dari kelurahan atau pemkot.

Hal ini perlu diatur lebih lanjut, demi kenyamanan wisatawan. Sehingga petugas parkir tidak menetapkan biaya parkir sendiri. “Saya berharap soal parkir di destinasi wisata yang ada di Lombok ini bisa segera diatasi. Jangan sampai ada oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Abdul Latif Nadjib mengatakan akan mengatur semua yang ada di destinasi, termasuk soal parkir. Hanya saja, pihaknya mendapatkan kendala sebab yang mengelola destinasi bukan haya Dispar saja.

“Yang kelola banyak, ada Disperindag, Dishub, dan lainnya. Jadi kita hanya bisa atur tentang destinasinya. Selebihnya kita bagi tugas,” ujarnya belum lama ini. (lin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here