Waspadai Modus Penguasaan Lahan oleh WNA

Praya (Suara NTB) – Potensi luar biasa yang dimiliki Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terutama pariwisata telah banyak mengundang ketertarikan warga negara asing untuk menguasai lahan-lahan di daerah ini. Khususnya lagi, lahan-lahan potensial yang ada dikawasan pariwisata. Berbagai cara dan upaya pun dilakukan para WNA tersebut.

Pasalnya, dari sisi aturan WNA tidak diperbolehkan memiliki aset, terutama berupa lahan di daerah ini. Namun pada kenyataannya, ternyata sudah cukup banyak lahan-lahan potensial di daerah ini yang sudah dikuasai WNA. Walaupun tidak secara langsung.

Iklan

“Banyak modus yang dilakukan oleh WNA untuk bisa menguasai lahan kita. Salah satunya dengan mengatasnamakan warga lokal untuk membeli dan mengelola lahan di daerah ini,” ungkap anggota DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Kamis (13/4/2017).

Menurutnya, modus seperti itu sudah cukup banyak dilakukan oleh WNA. Sehingga tidak mengherankan jika banyak lahan-lahan potensial di daerah ini sudah dikuasai oleh WNA.

Modus lainnya, banyak juga WNA yang menempuh jalan dengan cara menikahi warga lokal. Sehingga bisa dengan leluasa membeli dan memiliki aset di daerah ini. “Modus-modus penguasan lahan seperti itulah yang kedepan harus diantisipasi. Jangan sampai, terus-terusan terjadi,” timpalnya.

Terhadap aset-aset yang kemudian diberi dengan dan atau mengatasnamakan warga lokal ole WNA, pemerintah daerah dalam hal ini juga harus mengambil sikap. Karena pihaknya, khawatir kedepan tidak akan ada lagi lahan-lahan di daerah ini yang dikuasai sepenuhnya oleh warga lokal. Justru sudah beralih ke tangan WNA, kendati tidak secara langsung.

Pihaknya khawatir dengan modus-modus itulah WNA mengeruk kekayaan daerah ini. Karena banyak yang kemudian memanfaatkan aset yang dimilikinya tersebut, untuk menjalankan usaha. Yang hasilnya kemudian dibawah ke luar negeri.

“Harus ada sikap. Jangan kemudian, dibiarkan berlarut-larut tanpa ada tindakan,” tegasnya. Walaupun tidak ada larangan bagi WNA untuk menjalankan usaha di daerah ini. Tapi tentunya dengan cara dan aturan yang berlaku.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah yakni dengan membuat regulasi khusus, berupa peraturan daerah (perda). Yang mengatur batasan dan norma bagi paa WNA dalam menjalankan usaha di daerah ini. Sehingga jelas batasan sampai sejauh mana WNA bisa menjalankan usahanya di daerah ini. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here