Wartiah Yakin Pilkada 2018, PPP “Aman”

Mataram (suarantb.com) – Ketua DPW PPP NTB versi Romahurmuziy, Dra. Hj. Wartiah, M.Pd menegaskan keyakinannya bahwa peristiwa di Pilkada 2015, dimana pihaknya harus bersepakat dengan PPP kubu Djan Faridz untuk dapat mengusung pasangan calon tidak akan terulang.

“Insya Allah (situasi) Pilkada 2015 tidak akan terulang lagi, karena kita sudah resmi,” ujar Wartiah kepada suarantb.com, saat dimintai komentarnya terhadap tudingan Ketua DPW PPP versi muktamar Jakarta H. Muhammad, SH. Muhammad mengatakan PPP pada Pilkada mendatang akan bernasib sama dengan Pilkada 2015 lalu.

Iklan

Ia juga menyampaikan, setelah surat keterangan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dikeluarkan, sesuai amanat undang-undang (UU) tentang partai politik bahwa PPP yang sah dan diakui konstitusi adalah PPP hasil ishlah pimpinan Romahurmuziy. Dengan demikian, ujar Wartiah, kejadian Pilkada 2015 tidak akan terulang lagi.

“Perlu dibaca UU partai politik. Sahnya (sebuah parpol) itu dikeluarkan oleh Menkumham,” katanya.

Terkait dengan anggapan PPP kubu Djan Faridz yang mengklaim sebelum diajukannya peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 601 tahun 2015 maka PPP muktamar Jakarta menjadi PPP yang sah dan legal secara hukum,  terang Wartiah, hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Sebab, selama mengacu pada SK Kemenkumham, sesuai dengan UU Parpol bahwa PPP kubu Ishlah tetap aman.

“Nggak ada urusan oleh MA. Walau 200 kali keluar (putusan) MA kalau nggak ada SK Menkumham nggak ada masalah,” tegasnya.

Sembari menegaskan posisi aman PPP mengikuti Pilkada mendatang, Wartiah juga menambahkan kalau PPP kubu Ishlah tengah menunggu kucuran dana Parpol oleh pemerintah yang sedang dalam proses pencairan. Menurutnya itu menjadi bukti tambahan bahwa PPP yang sah secara hukum adalah PPP Ishlah.

  Pengumuman SKB Serentak, Data 24.165 Pelamar CPNS NTB Lulus ‘’Passing Grade’’ Diolah

“Ya, kalau nggak aman, ngapain kita sekarang nerima bantuan Parpol. Udah keluar SK Mendagri, segera dicairkan, sudah ada SK Mendagrinya, sudah kita anggarkan,” ujarnya.

Untuk diketahui bahwa PPP pimpinan H. Muhammad sudah menegaskan dan menghimbau kepada masyarakat untuk tak memberikan dukungan apapun kepada PPP menjelang Pilkada 2018 yang akan datang karena keikut sertaan PPP pada pesta demokrasi tersebut belum jelas. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here