Warga Trawangan Antusias Sambut Keputusan Gubernur

Ilustrasi kawasan Gili Trawangan. (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – Keputusan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., memutus kontrak PT. GTI (Gili Trawangan Indah) mendapat sambutan positif warga Gili Trawangan. Pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun pengusaha, rata-rata antusias dengan kesimpulan final itu. Mereka bahkan menyatakan kesiapan, mendukung program Gubernur ke depan untuk membangun pariwisata khususnya di tiga gili.

Tokoh masyarakat Gili Indah, H. M. Taufik, kepada Suara NTB, Jumat, 3 September 2021 mengapresiasi keluarnya keputusan menghentikan kerjasama dengan PT. GTI. Kesimpulan provinsi ini menjadi awal yang baik bagi masyarakat dan Pemprov NTB serta KLU untuk membangun pariwisata di lahan seluas 65 hektar.

Iklan

‘’Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Pemprov NTB dan jajarannya atas sikap yang diambil atas (eks) lahan GTI. Kami sangat bangga, dan tetap mendukung Pemprov ke depan dalam memajukan gili,’’ kata Taufik.

Berikutnya, kata mantan Kades Gili ini, masyarakat akan menunggu bentuk pola kemitraan antara Pemprov NTB dengan masyarakat. Pihaknya optimis, Gubernur akan memberi perhatian untuk kemaslahatan bersama.

‘’Terus terang saya salut. Beliau sangat peduli pada gili, tidak hanya masalah lahan GTI. Tetapi juga persoalan air bersih dan sampah,’’ puji Taufik.

Terpisah, Kepala Desa Gili Indah, Wardana, menyampaikan pendapat serupa. Ia meyakini warga/pengusaha di eks lahan GTI dapat bekerja lebih tenang karena di ambang memperoleh legalitas usaha.

‘’Keputusan ini sesuai dengan aspirasi warga saat beliau kunjungi. Kami bersyukur. Tinggal ke depan bagaimana  pengaturan beliau (Gubernur) kepada masyarakat, apakah sewa atau apa,’’ ujar Kades.

Wardana mengaku, warga sudah menyiapkan rencana untuk mengakomodasi seluruh warga yang mendiami lahan seluas 65 ha itu. Menurut informasi yang berkembang, kata dia, warga akan membentuk wadah koperasi. Nantinya koperasi inilah yang akan menjadi penghubung dengan Pemprov dalam membantu optimalisasi pemanfaatan lahan.

Sementara dari pihak desa, Wardana berharap, Pemprov dapat merespons proposal yang diajukan Pemdes terhadap status lahan yang digunakan untuk membangun fasilitas umum. Diantaranya, lahan masjid, sekolah, pasar, kantor dusun, dan lapangan.

Lain halnya dengan warga yang berdiam di eks lahan GTI. Kades menyebut jumlahnya 400 KK lebih. Diantara jumlah itu, 20-an orang berstatus penerima RTG. Para warga itu belum bisa diproses pencairan lantaran terkendala legalitas lahan. Pemdes tidak berani memberi legitimasi pemanfaatan lahan karena sudah mengetahui status lahan milik Pemprov.

‘’Kami sudah ajukan surat melalui Pemkab. Kalau usulan sementara, pinjam pakai (atas lahan Fasum, red). Tapi ke depan, kami harapkan itu dihibahkan untuk publik. Kalau lahan yang didiami warga sekaligus berusaha, kami serahkan ke Pemprov,” pungkas Kades.

Sambutan positif juga disampaikan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) KLU, L. Suratman. Pihaknya berharap, keputusan ini diikuti komitmen Pemprov memajukan pariwisata Gili untuk kemajuan NTB di masa depan.

‘’Kami bersyukur dan apresiasi ke semua pihak, semoga langkah bijak ini diikuti oleh komitmen membangun pariwisata ini kembali,’’ ujarnya. (ari)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional