Warga Tolak Perusahaan Kelola Hutan di Bayan

WARGA KHAWATIR - Warga Bayan khawatir tak punya pencaharian pascakepemilikan izin HTI oleh perusahaan. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Lebih dari 100 warga Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) resah dengan hadirnya PT. Sadana. Perusahaan tersebut diketahui telah memperoleh izin mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI). Sayangnya HTI dimaksud merupakan kawasan yang telah dikelola oleh masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama.

Informasi yang dihimpun  koran ini, masyarakat Bayan mendatangi Kantor Desa Bayan, Rabu,  28 November 2018. Mereka secara tegas menolak kehadiran PT. Sadana mengelola kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 600 hektare.

Iklan

Salah seorang warga, Sastrawati, mengakui, perjuangan warga mengelola kawasan hutan menjadi sia-sia, karena lahan tersebut masuk ke dalam HTI yang dikelola perusahaan. Secara otomatis warga terancam tidak memiliki alternatif sumber penghasilan. “Sebagai perwakilan warga, sekaligus LPM Desa Bayan, saya menolak pengelolaan hutan oleh PT tersebut,” ujarnya.

Ketua Pemuda Masyarakat Peduli Desa Bayan itu menyebut, keberadaan Sadana tidak banyak diketahui oleh warga. Pasalnya, hutan yang diserahkan pengelolaannya  kepada perusahaan telah banyak ditanami warga. Bahkan warga sudah mengeluarkan banyak biaya saat menggarap kawasan  sejak hutan diperbolehkan  untuk dikelola.

“Tidak hanya kami, pemerintah kecamatan dan desa juga tidak pernah tahu kapan PT. Sadana masuk ke kawasan tersebut. Tiba-tiba muncul dan mengklaim lahannya dikelola warga sebagai kawasan HTI,” sambungnya.

Warga dalam hal ini meminta keadilan. Sebagaimana warga adalah korban gempa, maka diambilalihnya kawasan hutan oleh perusahaan memutus mata pencaharian warga.

Sastrawati menyebut, rapat di Kantor Desa Bayan itu dimediasi oleh KPH Rinjani Barat. Di hadapan KPH, warga tetap ngotot menolak masuknya PT. Sadana, warga juga meminta lahan yang dikelolanya tidak dialihkan begitu saja  kepada perusahaan tanpa kompensasi yang jelas.

Tidak cukup di kantor desa, warga juga digiring untuk bertemu dengan perusahaan di salah satu hotel di kawasan Senggigi, Lombok Barat. “Kami tidak mau bertemu dengan pihak PT di Senggigi. Kalau mereka mau bertemu sebaiknya di Bayan saja,” cetusnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Bayan Iptu I Made Sukadana mengakui adanya pertemuan warga dengan perusahaan di mana KPH selaku mediator. Warga meminta kejelasan atas jerih payahnya  mengelola kawasan hutan.

“Kawasan itu adalah kawasan hutan yang dipegang oleh KPH. PT Sadana sebagai pengelola dan sudah mendapat izin dari kementerian,” sebut Kapolsek.

Selaku pemegang izin, penting kata Kapolsek agar perusahaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab, ketidaksetujuan masyarakat timbul karena tidak mengetahui apa yang dilakukan perusahaan dibatas lahan yang telah dikelola warga. “Penting untuk disosialisasikan, apa programnya supaya jelas. Bagaimana pun PT ini punya izin. Kalau ada yang merasa keberatan dan ingin menempuh jalur hukum, ya kita akan proses,” pungkas Sukadana. (ari)