Warga Sumbawa Diminta Hati-hati dengan Calo TKI

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa terus berupaya mengantisipasi adanya Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Ilegal. Salah satunya menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan dapat mengenali ciri-ciri perekrutan yang dilakukan oleh calo secara ilegal.

Kabid Penta Kerja Disnakertrans Sumbawa, Zainal Arifin, S.Pt., M.Si kepada wartawan, Kamis (8/12) menjelaskan beberapa hal yang menjadi ciri perekrutan CTKI yang dilakukan secara ilegal. Salah satunya perekrut illegal atau calo biasanya mengimingi uang Rp 5 juta hingga Rp 6 juta kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Kemudian tidak berproses resmi dan tidak mendaftar di Disnakertrans. Termasuk menggunakan paspor 48. “Bagi masyarakat yang istri atau anaknya mau berangkat ke luar negeri, dihimbau untuk mewaspadai ciri khusus itu. Supaya dilihat baik-baik. Jangan sampai nantinya berangkat secara ilegal. Karena yang rugi masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Iklan

Disebutkannya, adanya kasus yang berangkat ilegal ke luar negeri, jika terjadi permasalahan tidak ada yang bisa bertanggungjawab. Disamping yang memberangkatkannya, juga pemerintah kewalahan. Mengingat keberangakatannya tidak jelas. Di mana jika sudah berada di luar negeri, untuk memulangkan tenaga kerja yang berangkat secara ilegal ini cukup sulit. Perwakilan pemerintah yang ada di luar negeri juga akan kesulitan, karena regulasinya berbeda. “Alangkah baiknya kita mewaspadai dulu hulunya. Dengan mengantisipasi hal tersebut. Ini demi kepentingan CTKI juga,” tukasnya.
Pihaknya juga menghimbau kepala desa untuk teliti dalam memberikan izin. Pihak desa diharapkan lebih detail menanyakan perekrut yang hendak mengurus izin ke desa. Bila perlu menanyakan surat dari perusahaan, surat perekrutan dan rekomendasinya. Hal ini demi perlindungan terhadap warga yang memiliki niat dan keinginan bekerja di luar negeri.

  Kelurahan Dara dan Penaraga Perlu Penanganan Khusus

Disamping itu, pihaknya juga intens melakukan koordinasi dengan pihak Disdukcapil dan pihak Imigrasi. Koordinasi yang dilakukan sejauh ini juga cukup baik. Jika ada yang mencurigaan mengenai data dan lainnya langsung saling koordinasi. “Kita pantau bersama-sama. Kalau ragu dengan data yang masuk, kita saling klarifikasi,” pungkasnya. (ind)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here