Warga Simpasai Resahkan Limbah RPH

Dompu (Suara NTB) – Limbah Rumah Potong Hewan (RPH) di Kelurahan Simpasai Dompu semakin diresahkan sejumlah warga. Saluran limbah RPH yang tidak memadai membuat warga terganggu dengan aroma bau menyengat sisa pemotongan hewan.

Persoalan ini pun pernah mendapat protes keras. Namun, langkah tersebut tak mendapat respon baik. Pihak pengelola terkesan tak bertanggung jawab untuk menjaga kesahatan lingkungan warga setempat. “Saluran limbah ini kan hanya sampai jalan raya saja, setelah itu kalau tidak ada air hujan ya limbahnya diam disana (dekat jalan) itu, sehingga aromanya menyebar kemana-mana,” kata Abdurrahman, salah seorang warga yang ditemui Suara NTB, Minggu, 9 Oktober 2016.

Iklan

Abdurrahman mengatakan, beberapa kali aksi demonstrasi yang dilakukan warga tidak membuahkan hasil apa-apa. Rencana untuk memindahkan RPH sejak dua tahun lalu hingga saat ini belum juga direalisasikan. Sementara warga yang bermukim di sekitar RPH, tetap merasakan dampak buruk limbah tersebut. “Katanya memang mau dipindah, akan tetapi sampai sekarang belum juga dilakukan, sementara kita yang tinggal disini tetap jadi korban bau limbah itu,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika pihak pengelola ingin tetap melakukan aktivitas pemotongan hewan di wilayah tersebut, seharusnya ada upaya untuk mengadakan pipa pembuangan limbah yang langsung ke aliran sungai. “Jadi limbahnya tidak berserakan di tempat umum seperti itu,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang warga lainnya, Jamaludin yang dimintai keterangan terkait persoalan yang telah meresahkan warga itu mengaku, aktivitas pemotongan dan pembuangan limbah di RPH ini sama sekali tidak mempertimbangkan waktu. Di mana pembuangan limbah dilakukan pada jam-jam ibadah. “Seharusnya pembersihan hewan dilakukan saat warga itu istirahat. Tapi mereka bersihkan hewannya pada siang hari, saat sholat magrib, itukan jelas mengganggu,” ujarnya.

Ia menyebutkan, aktivitas pemotongan hewan tiap harinya bisa mencampai lima sampai enam ekor hewan. Sementara kontribusi yang diberikan pihak pengelola terhadap warga setempat sangat minim. “Untuk lampu jalan ini saja, mereka tidak mampu beli. Padahal ini untuk kepentingan mereka juga,” pungkasnya. (jun)