Warga Sesela Keluhkan Pemotongan Bantuan PKH

Kepala Disos Lobar,  Hj. Made Ambaryati (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Warga Dusun Barat Kubur Desa Sesela Kecamatan Gunungsari mengeluhkan pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai dicairkan bulan ini. Pasalnya, dari total bantuan yang diterima ada potongan Rp 10 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) dengan dalih untuk biaya administrasi. Selain itu, ada dugaan praktik calo pencairan bantuan ini. Diduga calo ini terorganisir dan berkedok sebagai tenaga pendamping.

Kepala Dusun Barat Kubur, Taufiq Nabil, mengaku, pihaknya menerima laporan dari warganya, jika ada bantuan PKH yang diterima dipotong Rp 10 ribu. Jumlah warga yang dipotong jelas dia bisa dikatakan semua penerima bantuan. Ia mempertanyakan untuk apa pemotongan tersebut, sebab di bank sudah ada rekening dan ATM, sehingga tinggal warga mengambil di bank. Termasuk pihaknya menerima laporan ada warganya yang bantuan PKH-nya dua kali tak pernah bisa dicairkan, karena uang sudah diambil duluan.

Iklan

Pihaknya tengah menelusuri siapa yang mengambil dana bantuan yang diperuntukkan bagi warganya tersebut. Sebab kalau warga ini dikeluarkan dari penerima PKH tentu dana tidak akan masuk rekening. Di samping itu, keluarga ini masih memiliki anak duduk di bangku sekolah.  Ia berharap Dinas Sosial (Disos) dan pendamping berkoordinasi dengan kadus terkait bantuan ini, sebab ketika ada permasalahan pihak dusun tahu tentang permasalahannya.

Menanggapi hal ini Kadis Sosial Lobar,  Hj Made Ambaryati didampingi Kasi Jaminan Sosial Keluarga Astuti Adi mengatakan,bahwa praktik pemotongan bantuan PKH ini sudah dicek di lapangan. Diakui pemotongan Rp 10 ribu tersebut untuk biaya administrasi, sebab warga mencairkan bantuan di agen Briling. “Kalau di agen Briling itu kan ada biaya administrasi, karena Briling bisnis, modelnya agen. Kecuali pencairan di ATM baru tidak kena administrasi,”jelas dia. Sebab kalaupun mereka mencairkan ke bank atau ATM dengan jarak jauh, maka akan lebih banyak butuh biaya. Misalnya ongkos ojek Rp50 ribu bolak-balik.

 Diakui, potongan Rp 10 ribu itu termasuk murah, sebab warga di Narmada yang mencairkan bantuan di Briling dipotong hingga Rp 50 ribu. Menghindari potongan ini, pihak pendamping membawa langsung penerima bantuan ke ATM. Sebab secara aturan bantuan ini tidak boleh dipotong. Namun karena mencairkan melalui agen Briling dan Briling dibebaskan oleh pihak bank mengambil jasa dari nasabah. “Kami akan sampaikan persoalan ini ke BRI,” imbuhnya.

Terkait potongan ini sendiri sudah disampaikan kepada penerima bantuan. Menyoal adanya praktik calo dalam pencairan bantuan ini, diakui praktik ini memang ada. Diakui ada praktik semacam ini bahkan terkoordinir.“Dari dulu ada (calo), ada oknum yang mengkoordinir, begitu tahu PKH ini ada yang jadi calo,”aku dia.

 Terkait penyaluran bantuan ini sudah ada kerjasama antara Kapolri dengan Menteri Sosial. Tidaklanjut di daerah masih menunggu dari pusat, sebab semua diatur pusat. Sejauh ini belum dibuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dan juklak-juknis. Sehingga pihaknya belum bisa memberikan data by name by addres penerima bantuan kepada pihak kepolisian. Ia menambahkan, jumlah KPM PKH tahap I ini mencapai 38.254 KK. (her)