Warga Puyung Minta Hasil Pilkades Dianulir

Praya (Suara NTB) – Puluhan warga Desa Puyung Kecamatan Jonggat, mendatangi  Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Lombok Tengah (Loteng) Senin, 10 Oktober 2016. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) yang diduga banyak terjadi kecurangan.

Warga pun mendesak Pemkab Loteng menganulir hasil Pilkades Puyung, karena dinilai cacat secara hukum sejak awal tahapan pilkades berproses.  “Terlalu banyak kecurangan yang terjadi selama tahapan Pilkades Puyung berlagsung. Untuk itu, kami minta hasil pilkades dibatalkan,” ujar Bahaidin, koordinator warga.

Iklan

Menurutnya, kecurangan ini tidak lepas dari andil panitia pilkades yang dinilai tidak netral. Salah satu dugaan kecurangan yang terjadi, banyaknya pemilih yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades Puyung. Kalau pun sudah masuk dalam DPT, banyak juga yang tidak memperoleh undangan memilih.

Di satu sisi, kesempatan pemilih yang tidak masuk dalam DPT untuk masuk dalam DPT terkesan dibatasi. Pasalnya, DPT tidak diumumkan di masing-masing dusun sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan yang ada. Hal ini menyebabkan pemilih tidak tahu kalau dirinya masuk DPT atau tidak.

Akibatnya, persentase pemilih yang menggunakan hak pilih sangat rendah, karena pemilih enggan untuk menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini, ujarnya, diperparah dengan sikap panitia pilkades yang tidak konsisten ada aturan yang ada. Di mana ada aturan yang memperbolehkan pemilih bisa menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya, saat akan menggunakan hak pilihnya tidak diterapkan.

Menjawab tuntutan warga, Sekretaris BPMD Loteng, Drs.Jalaludin, mengaku kalau pemerintah daerah secara resmi telah menerima dua pengaduan terkait sengketa pilkades. Masing-masing pilkades Montong Terep dan Pilkades Puyung. Terhadap pengaduan tersebut, panitia kabupaten juga sudah melakukan kajian dengan memanggil pihak-pihak terkait.

Hasilnya, khusus untuk Pilkades Puyung panitia kabupaten tidak menemukan adanya pelanggaran yang berkaitan dengan sengketa pilkades. Dengan kata lain, dugaan pelanggaran yang diadukan tidak berpengaruh signifikan pada hasil pilkades, sehingga diputuskan, hasil pilkades Puyung sudah sesuai aturan yang ada. “Perihal panitia pilkades yang dinilai memihak, itu belum bisa dibuktikan. Dan, panitia juga dinilai sudah bekerja maksimal,”  terangnya.

Terhadap warga yang tidak puas dengan keputusan ini, pemerintah daerah mempersilakan untuk menempuh proses hukum atau proses lainnya. Atas jawaban tersebut, warga mengaku tidak puas dan sempat akan melakukan penyegelan terhadap kantor desa setempat. Namun gagal, lantaran dihadang aparat kepolisian. (kir)