Warga Perbatasan Bersitegang, Siswa Terpaksa Libur

Dompu (Suara NTB) – Sengketa wilayah perbatasan Bima – Dompu dan kawasan rehabilitasi swadaya tidak hanya memicu konflik yang berujung pada pengerusakan sejumlah kendaraan, tetapi merembet ke lingkungan pendidikan. Salah satunya aksi liburkan diri siswa asal Dusun Karaku dan Doro Luwu yang sekolah di SMPN 8 Satap Dompu. Hal itu mengingat warga dua dusun ini masih bersitegang dan berupaya melakukan pengancaman – pengancaman.

“Mereka tidak berani ke sekolah ini karena ada beberapa isu yang sengaja diisukan bahwa orang-orang Karaku ini akan menunggu (siswa asal Doro Luwu untuk diserang, red), padahal sejatinya tidak ada. Konflik ini tidak ada kaitanya dengan siswa, sekolah ya sekolah,” kata salah seorang guru SMPN 8 Satap, M. Kardianto, kepada Suara NTB, Rabu, 11 Oktober 2017.

Iklan

Aksi liburkan diri siswa tersebut sudah berlangsung dua hari, mulai Tanggal 10 Oktober kemarin pasca adu serang warga dua dusun dengan senjata rakitan sehari sebelumnya. Menyikapi hal itu pihak sekolah pun telah mendatangi wali murid didua kabupaten berbeda ini (Bima-Dompu) agar menyekolahkan anaknya. Karena menurutnya, konflik antar kampung tersebut tidak ada kaintannya dengan siswa. “Sekolah tetap berjalan masalah kampung itu tidak bisa dikaitkan ke sekolah,” ujarnya.

Terhadap beberapa warga yang melakukan aksi demonstrasi di wilayah perbatasan beberapa waktu lalu, tegas Kardianto, pihaknya sudah menekankan agar massa tidak berorasi apalagi masuk ke halaman sekolah. Karena itu akan berimbasa pada terganggunnya psikologi anak, terlebih mandegnya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Berdasarkan informasi kepala sekolah yang terjun ke lapangan baru-baru ini bahwa wali murid dari Desa Mada Wau khususnya Dusun Doro Luwu berencana memindahkan anak-anaknya ke sekolah lain. “Dan untuk mengatisipasi itu tadi pagi (kemarin) pihak sekolah melapor diri ke kepolisian untuk meminta perlindungan dan menyosialisasikan kepada masyarakat, baik Karaku maupun Mada Wau,” Jelasnya.

Kardianto menambahkan pemangku kebijakan di dua kabupaten mestinya tidak tinggal diam melihat persoalan ini, tetapi harus proaktif mensosialisasikan soal konflik yang tidak akan membahayakan jiwa peserta didik, dan segera menyelesaikan persoalan batas administrasi wilayah. Minimal aparat kepolisian juga intens melakukan penjagaan di wilayah perbatasan tersebut.

“Polisi harus berjaga di sana 1×24 harus tetap dipantau wilayah itu, karena baru-baru ini juga ada informasi ingin saling serang,” pungkasnya. (jun)