Warga Penyangget Minta Lokasi Pembangunan TPST Ditinjau Kembali

Pekerja sedang mematangkan lahan untuk pembangunan TPST di Dusun Penyangget, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Lobar, Kamis, 27 Mei 2021. Lokasi pembangunan TPST ini ditolak oleh warga setempat.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Warga Dusun Penyangget Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobar) menuntut pemerintah daerah untuk meninjau kembali lokasi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pasalnya masyarakat menolak lokasi pembangunan saat ini, karena khawatir dengan dampak dari keberadaan TPST terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar.

Pembangunan TPST ini juga tidak pernah menyentuh warga sekitar yang bermukim dekat dengan lokasi TPST.  Ari Wibowo alias Rosi Wowor selaku saksi penolakan warga terhadap lokasi pembangunan TPST menegaskan warga tetap menolak lokasi yang sedang dalam pembangunan. Penolakan warga itu dilakukan melalui aksi demonstrasi.

Iklan

Tidak itu saja, warga telah melayangkan surat kepada Bupati Lobar tertanggal 17 Maret 2021 lalu. Surat itu seyogyanya mendapatkan tanggapan dari Bupati untuk melakukan hearing menanggapi hal tersebut, namun tidak kunjung dilakukan. Dengan bukti surat di atas, warga mensinyalir bahwa klaim Pemda dalam hal ini bupati telah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar adalah  cacat di lapangan. “Itu dibuktikan dengan 344 tanda tangan penolakan lokasi dari warga yang telah dilampirkan dalam satu gabung surat,” tegas dia Kamis, 27 Mei 2021.

Ia juga membantah pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar terkait penolakan warga itu diperkirakan karena berlatar belakang politik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan digelar di desa itu. Dikarenakan pada masa penolakan terjadi, sesuai tanggal surat, adalah pada masa di mana hampir seluruh warga Penyangget hanya mengetahui bahwa kepala desa setempat telah berstatus non aktif karena masa jabatannya telah habis. Dan sama sekali tidak mengetahui siapa-siapa calon kades berikutnya.

Diakuinya, mengenai keingintahuan masyarakat soal TPST untuk kemudian disosialisasikan kepada warga. Namun dari 25 perwakilan warga Dusun Penyangget, hanya dihadiri oleh 5 orang perwakilan saja.

Dan menurut pengakuan mereka di dalam rapat, mereka menegaskan bahwa mereka datang dan menandatangani daftar hadir adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menolak lokasi pembangunan TPST yang akan dibangun. Karena berada di tengah-tengah pemukiman warga dan di atas tanah produktif di mana sebagian besar dari warga memanfaatkannya untuk bertanam padi dan membuat spot wisata kuliner sebagai upaya memenuhi hajat hidup mereka. “Terlebih lokasi tepat dibangunnya TPST tersebut berada sangat dekat dengan pemukiman, bahkan beberapa puluh meter saja dari sekolah SD di mana anak-anak mereka disekolahkan,” imbuhnya.

Pihaknya juga membantah statemen Kepala DLH Lobar, bahwa para tokoh masyarakat telah setuju. Karena hal itu terbantahkan dibuktikan dalam surat penolakan terdapat nama-nama sebagian tokoh masyarakat mulai dari RT setempat. Soal upaya mediasi yang dikatakan bahwa warga tidak berani untuk datang, menurut dia jelas-jelas sangat kontradiksi dengan kenyataan yang ada. Karena sesuai surat penolakan ke Bupati Lobar, warga dalam posisi menunggu balasan dan undangan dari Bupati Lobar dan bukan undangan dari Desa Senteluk yang mengesankan bahwa Bupati tidak menaggapi bahkan membaca isi surat yang telah dilayangkan. Sebagai bukti, bahwa satu orangpun dari warga Dusun Penyangget tidak menerima secarik kertas balasan dari Bupati Lobar.

Salah satu Ketua RT di Dusun itu menegaskan warga mendesak agar Pemda meninjau kembali lokasi pembangunan TPST. Karena banyak warga terdampak yang bermukim dekat lokasi. Pihaknya tidak tahu lagi kemana akan mengadu persoalan ini, sehingga warga bersurat ke bupati namun sampai detik ini belum ada respon. “Kami meminta agar Pemda meninjau kembali lokasi pembangunan TPST ini, kami berharap agar ini diselesaikan secara musyawarah karena kami Ini anak dari Pemdes dan Pemda,” ujarnya.

Karena kalau mengacu kajian UKL UPL lokasi awal tidak di sana, namun lebih timur (dalam). Hal senada disampaikan warga setempat, Karno. Dari awal warga menolak lokasi, sehingga dilakukan demo. Sempat rencana pembangunan TPST dihentikan, dan alat berat dikeluarkan dari lokasi proyek. Namun seminggu berselang lanjut lagi menggunakan manual mengerahkan truk.

Bahkan ia sempat berdebat di lokasi dengan penjabat Kades, karena ia menilai pembangunan TPST masih dihentikan. Ia pun menyampaikan akan menutup lagi portal masuk ke lokasi sebagai aksi penolakan. Kemudian dari pihak aparat yang memediasi, warga diminta tidak menutup portal. “Lalu disampaikan isi surat penolakan warga, bahwa jika tidak dihentikan maka warga menempuh jalur hukum. Kayaknya kok melawan masyarakat, padahal warga bukan menolak proyek. Tapi yang ditolak adalah lokasi,” ujarnya. Pihaknya juga menduga jarak pembangunan dengan pemukiman tidak sesuai (melanggar).

Menjawab tuntutan warga ini, penjabat Kades Senteluk, LM. Adnan mengatakan tidak tahu persis kronologi awal TPST ini. Karena sebelum menjabat sudah disepakati pembangunan TPST di Senteluk sehingga tinggal pembangunan. “Saya masih meraba-raba, yang lebih tahu adalah mantan Kades soal sejarah TPST kenapa dibangun di Senteluk,” ujarnya.

Pihaknya hanya menjalankan perintah Pemkab supaya pembangunan TPST dilanjutkan. Sehingga pihaknya melakukan sosialisasi kedua. Ia mengklaim sudah melakukan tiga kali sosialisasi. Diakui, memang banyak kendala karena muncul pro-kontra hingga pernah dilakukan blokade jalan. Dengan berbagai macam alasan, seperti pencemaran lingkungan dan air, dekat pemukiman. “Tapi sudah dijelaskan langsung oleh pihak balai pusat,” ujarnya. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional