Warga Oi Katupa Direkomendasikan Kelola Lahan 300 Hektar

Bima (Suara NTB) – DPRD telah mengeluarkan rekomendasi untuk menyelesaikan sengketa lahan antara warga Oi Katupa Kecamatan Tambora dengan PT Sanggar Agro. Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

“Sudah ada rekomendasinya, bahkan telah dikirim ke eksekutif untuk ditindaklanjuti,” ucap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nukrah, S.Sos kepada Suara NTB, Jumat, 4 November 2016

Menurut dia, isi rekomendasi itu, salah satunya meminta pemerintah agar memfasilitasi jumlah lahan yang diberikan kepada warga, di atas lahan hak guna usaha (HGU) PT Sanggar Agro, sehingga tidak terjadi polemik.

“Jumlahnya ada sekitar 300 hektar. Dengan rincian 150 hektar sebagai lahan pertanian, 50 hektar untuk pemukiman dan 100 hektar dibebaskan di Desa Piong Kecamatan Sanggar,” kata Nukrah.

Meski sempat menolak, warga akhirnya menyetujui pembebasan itu. Sehingga mereka pulang kembali ke kampung untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa. Sebelumnya warga menuntut dan menginap kurang lebih sekitar dua bulan di Bima.

“Kami berharap dengan kepulangan warga ini tidak akan ada lagi polemik atau sengketa,” harapnya.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Bupati Bima segera mengeluarkan kepastian secara administrasi mengenai lahan yang diberikan. Agar pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab tidak gampang melakukan intervensi atau mengacaukan suasana yang sudah kondusif ini.

“Jangan sampai ada pintu masuk pihak ketiga yang justru memanfaatkan kepentingan ini,” tegasnya.

Bupati Bima, melalui Kasubag Informasi dan Pemberitaan Setda Pemkab Bima, Suryadin, M.Si, mengakui telah ada solusi antara warga dengan pemerintah telah  untuk mengakhiri sengketa lahan itu.

“Sudah ada solusinya yakni sebanyak 300 hektar lahan akan diberikan kepada warga, mengakhiri polemik ini berdasarkan rekomendasi DPRD,” ujarnya.

Menurut dia, jumlah lahan yang diserahkan itu tidak langsung diserahkan kepada warga. Pemerintah melalui tim yang dibentuk terlebih dahulu akan melakukan verifikasi sekitar 247 KK yang berada di Desa setempat.

“Tujuan verifikasi ini jangan sampai ada nama orang lain yang tidak berdomisili di Desa Oi Katupa,” terangnya.

Dia berharap, selama proses verifikasi berlangsung warga bisa bekerjsaama dengan tim, untuk memberikan data yang otentik sehingga kedepannya tidak terjadi lagi polemik ataupun pertentangan.

“Kalaupun ada masalah, aspirasinya disampaikan kepada kecamatan atau Desa agar disikapi lebih lanjut,” pungkasnya. (uki)