Warga Nilai Dewan Hanya Mementingkan Diri Sendiri

Mataram (suarantb.com) – Permintaan DPRD NTB menaikkan tunjangan perumahan dianggap terlalu berlebihan dan hanya mementingkan diri sendiri. Usulan DPRD NTB  tersebut menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Mulai dari pengamat, akademisi, hingga warga biasa. Mereka menganggap sikap Dewan tersebut tidak sejalan dengan  fungsinya sebagai wakil rakyat.

Hal tersebut dikatakan salah seorang warga Dusun Karang Temu Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Zaidun Amri. Menurutnya, anggota Dewan  seharusnya lebih proaktif pada tugas dan tanggungjawab pokoknya sebagai  wakil rakyat.  Dengan tetap konsisten membela dan memperjuangkan hak-hak masyarakat dan bukan malah sibuk menuntut hak pribadinya saja.

Iklan

Dengan nada kecewa, Amri mengatakan, dengan tunjangan perumahan sebesar Rp 9 juta per bulan seharusnya anggota Dewan sudah merasa cukup dan tidak meminta kenaikan menjadi Rp 12 juta.

“Mereka seharusnya bekerja menyampaikan keinginan kita. Melihat apa yang kita butuhkan di bawah. Masyarakat belum makmur, bukannya dipikirkan malah meminta tambahan tunjangan. Aneh itu,” katanya.

Amri, yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang ojek ini pun mengharapkan anggota DPRD NTB lebih banyak melihat kondisi  masyarakat. Menurutnya, banyak sekali ketimpangan di masyarakat NTB yang jauh dari perhatian pemerintah. Seharusnya, hal tersebut menjadi bahan kajian dewan untuk diajukan ke pemerintah.

Dengan begitu, cita-cita menyejahterakan masyarakat bisa tercapai. Jangan hanya sibuk meminta dinaikkan tunjangan dan melupakan tugas utamanya sebagai wakil rakyat.  “Lihat langsung caranya, seharusnya mereka malu meminta tambahan. Kita pilih mereka kan untuk membela kita, bukan memperkaya diri sendiri saja,” sesalnya.

Terpisah, Anggota Komisi V DPRD NTB, Drs. H. Abdul Karim, MM yang dikonfirmasi suarantb.com di ruang kerjanya  mengatakan besaran  tunjangan perumahan anggota DPRD NTB saaat ini lebih kecil dibandingkan dengan dareah lain. Ia mencontohkan, seperti di Bali, besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten/kota di Bali jauh lebih besar dari tunjangan perumahan anggota DPRD NTB.

  Curah Hujan Tinggi, Puluhan Rumah di Mataram Terendam

Selain Abdul Karim, sebelumnya beberapa anggota DPRD  NTB juga menyatakan hal senada. Mereka membandingkan tunjangan yang didapatkan anggota DPRD di daerah lain yang PAD-nya jauh di bawah Provinsi NTB malah mendapat tunjangan perumahan yang jauh lebih tinggi. Untuk diketahui, DPRD NTB mengajukan usulan kenaikan tunjangan perumahan dari Rp 9 juta menjadi Rp 12 juta dan sedang dalam pembahasan eksekutif. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here