Warga Nangamiro Tandatangani Komitmen Sukseskan Kampung KB

Dompu (Suara NTB) – Pencanangan Kampung KB pada umumnya penandatanganan komitmen dilakukan oleh kepala pemerintahan di satuan wilayah. Namun berbeda di Desa Nangamiro, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu yang justru ditandatangani langsung oleh perwakilan warga.

Iklan

Model penandatanganan komitmen ini mendapat apresiasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB dan akan diikuti untuk pencanangan Kampung KB di daerah lain. Kampung KB pada hakekatnya bukan hanya terkait persoalan KB, tapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi dan lainnya.

Pemukulan gong oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. L. Makripuddin.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin yang diwakili oleh H Soehartomo, SKM, MPPM pada acara pencanangan Kampung KB di Desa Nangamiro Kecamatan Pekat, Sabtu (9/4). ‘’Kampung KB itu bukan hanya kegiatan KB yang digalakkan. Tujuannya, bagaimana masyarakat menjadi sejahtera. Bukan hanya di KB saja, tapi harus bersinergi dengan kegiatan lain. Nanti Pak Camat, kebetulan SKPD terkait tidak ada yang hadir, supaya menghubungi SKPD terkait untuk mengeroyok Nangamiro (dengan program kegiatannya),’’ kata Soehartomo.

Desa Nangamiro yang berbatasan langsung dengan laut di Teluk Saleh dan memiliki potensi pariwisata Pulau Satonda dan berdekatan dengan taman nasional Gunung Tambora, kata Soehartomo, maka harus didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) untuk nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan, dan kelompok binaan lainnya. ‘’Bukan hanya sempit di bidan KB saja, tapi semua sektor dan bisa bersinergi menyatu dan bisa menghasilkan dampak yang luar biasa,’’ ungkapnya.

 

Suasana pencanangan Kampung KB di Nangamiro.

Ia pun meminta kepada petugas pendamping Kampung KB untuk memanfaatkan data hasil pendataan keluarga tahun 2016 sebagai rujukan dalam menyusun program kegiatan. Data tersebut sangat jelas, mulai dari nama dan alamat warga di setiap desa, termasuk pengguna KB. ‘’Kalau program KB terus menerus tidak diperhatikan, tidak menutup kemungkinan suatu saat akan muncul kematian bayi dan kematian ibu. Artinya jangan terlalu bangga, tapi harus tetap diperhatikan program KB. Program KB bisa menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan,’’ katanya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. L. Makripuddin, M.Si menyampaikan apresiasinya atas kreativitas dalam pencanangan Kampung KB di Desa Nangamiro, Kecamatan Pekat. Kalau pencanangan sebelumnya, yang bertekad dan menandatangani pernyataan adalah pejabat seperti Presiden untuk tingkat nasional, gubernur tingkat provinsi dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

 

Penyerahan plakat oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. L. Makripuddin.

‘’Kami melihat pagi hari ini ada nuansa yang berbeda. Jadi yang tandatangan, yang memiliki kebulatan tekad adalah langsung dari masyarakat Nangamiro. Ini adalah kreativitas dan inovasi yang kami rasakan berbeda. Oleh karena itu, ke depan pencanangan Kampung KB, mungkin cara seperti ini akan kami ikuti. Jadi, kebetulan kami ada beberapa target. Cara seperti ini akan kami ikuti. Artinya, itu tandatangan deklarasi kebulatan tekad ada dari bawah mulainya. Tidak dari atas lagi. Ini penting, karena kita harus miliki kebulatan tekad untuk merubah diri kita sendiri,” katanya.

Kondisi IPM NTB berada di urutan ke 30 dari 34 Provinsi di Indonesia. Artinya, hanya lebih baik dari empat Provinsi yaitu NTT, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua. Bagaimana bisa lebih baik, tentu harus miliki kebulatan tekad dari diri sendiri. ‘’Kalau ini kita lakukan, maka Insya Allah IPM ke depan akan menjadi lebih baik,’’ katanya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. L. Makripuddin meninjau pelayanan kontrasepsi.

Ia pun menyampaikan, apresiasinya kepada warga Desa Nangamiro Kecamatan Pekat yang selama 4 tahun terakhir tidak ada kasus kematian bayi dan ibu saat melahirkan. Bila semua desa bisa melakukan, maka kualitas IPM NTB akan semakin meningkat. Karena salah satu cara menghitung IPM dari angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

“Kalau masih ada ibu melahirkan meninggal, bayi meninggal, maka IPM kita akan terus berada di level bawah,” katanya.

‘’Peran kita, untuk mengatur kelahiran. KB itu bukan melarang kita melahirkan. Kalau pakai implan, tetap bisa bekerja seperti biasa. Kalau ada yang bilang, pakai implan tidak bisa bekerja keras lagi. Itu pandangan keliru. Hanya selama seminggu sampai sembuh diharapkan tidak bekerja terlalu keras karena masih luka,” terangnya.

KB juga diharapkan untuk menghindari terlalu muda melahirkan. Karena rahim, psikis dan ekonomi belum siap, sehingga menikah di usia di atas 21 tahun. Jarak kelahiran antara 3 – 5 tahun agar bisa menyempurnakan pemberian ASI kepada anak. Dengan ASI ekslusif, otaknya akan tumbuh secara maksimal. Jangan melahirkan di atas usia 30 tahun. Kalaupun melahirkan harus didampingi dokter atau bidan. Jangan terlalu banyak, agar masa depan anak bisa juga direncanakan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes pada kesempatan yang sama, mengatakan, Kampung KB menjadi salah satu ikon BKKBN dalam pengendalian penduduk secara nasional. Program ini kembali digalakan presiden Jokowi – JK, karena di era sebelumnya program ini cukup sukses dalam mendendalikan jumlah penduduk dan menjadikan keluarga berkualitas.

Di Dompu, Desa Nangamiro menjadi desa ke dua dicanangkan sebagai Kampung KB setelah 3 Maret 2016 lalu dicanangkan di Desa Mbawi Kecamatan Dompu. Secara nasional, setiap kecamatan ada 1 desa terbentuk. “Insya Allah target kami sebelum dilaksanakan Harganas di Kabupaten Dompu Juni – Juli, kami targetkan terbentuk di 6 Kecamatan selain di Kecamatan Dompu,” katanya.

Kepala Desa Nangamiro, dalam laporannya menyampaikan, dari 586 kepala keluarga atau 2005 jiwa, angka putus sekolahnya ada 10 persen dan yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi (PT) hanya 20 persen. Namun Desa Nangamiro ini memiliki potensi sektor perkebunan mete, jagung dan pisang. Juga potensi perikanan karena berhubungan langsung dengan Teluk Saleh dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bima di lereng Gunung Tambora serta Kabupaten Sumbawa dengan Pulau Moyonya.

Dengan ditetapkannya sebagai contoh Kampung KB di Kecamatan Pekat, Desa Nangamiro diharapkan mendapat perhatian dari pemerintah. Tidak hanya di sektor KB, tapi juga instansi lain seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, PU, lingkungan hidup dan lainnya. Tentunya masyarakat untuk ikut bersama dalam membangun peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sehingga menjadi desa yang maju di Kecamatan Pekat dan mampu membawa nama Kabupaten Dompu ke arah yang lebih baik. (ula/jun/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here