Warga Mulai Siapkan Dokumen Pembebasan Lahan Calon Bandara

Amar Nurmansyah. (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Warga desa Kiantar, kecamatan Poto Tano yang tahahnya terkena rencana proyek pembangunan bandara mulai mempersiapkan dokumen pelepasan lahannya.

Meski terdapat warga yang masih pikir-pikir dan kecenderungan masih cenderung menolak. Namun tak sedikit memang, warga yang sudah menyatakan mendukung pembangunan bandara di desa Kiantar itu dengan salah satunya siap melepas lahan mereka dijadikan lokasi. “Yang malam (sosialisasi) sudah setuju. Besoknya kan mereka diarahkan menyiapkan dokumen tanahnya untuk bahan transaksi pembayarannya,” kata penjabat Sekda KSB, Amar Nurmansyah kepada Suara NTB, Jumat, 7 Mei 2021.

Iklan

Tim di tingkat lapangan saat ini terus menginformasikan data nilai pembelian lahan setiap warga sesuai hasil tim appraisal. Informasinya pun dapat diakses oleh publik karena tim mengumumkannya secara terbuka dengan menempelkannya di balai desa Kiantar.

Menurut Amar, langkah itu sesuai perintah bupati dalam rangka transparansi. Sebab sejak munculnya wacana rencana pembangunan bandara di desa Kiantar banyak isu-isu negatif yang mencuat di tengah masyarakat. “Yang jelas secara aturan penilaian hingga muncul harga setiap lahan warga itu sudah sesuai mekanisme. Penilaiannya oleh KJPP (kantor jasa penilai publik) sehingga perhitungannya tidak bisa diinterfensi oleh pihak mana pun,” tandas Amar yang juga ditunjuk sebagai ketua tim percepatan rencana pembangunan Kiantar itu.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil penilaian tim apparaisal. Nilai lahan warga Kiantar yang terkena pembebasan lahan lokasi pembangunan bandara cukup ekonomis. Tim appraisal menetapkan nilai terendah pembeliannya diangka Rp 427 juta hingga tertinggi Rp 527 juta per hektar. Bupati KSB, HW. Musyafirin sebelumnya menyatakan, harga pembelian yang ditawarkan itu sangat menguntungkan pemilik lahan. Sebab berdasarkan hasil perhitungan transaksi yang pernah ada di desa Kiantar, paling tinggi lahan warga dibayar senilai Rp 300 juta. “Tim (appraisal) menghimpun data transaksi penjualan lahan di sekitar lokasi bandara senilai Rp 300 juta dan itu baru terlaksana tahun lalu. Bayangkan kemudian peningkatannya untuk kebutuhan bandara kali ini. Pakai harga terendah (Rp 427 juta) saja. Selisihnya sudah Rp 100 juta,” cetusnya.

Sebab itu, pembebasan lahan bandara di kecamatan Poto Tano tersebut oleh bupati adalag proses ganti untung. “Bukan ganti rugi ya. Karena nilai pembeliannya jauh dan sangat lebih tinggi dari nilai ekonomis lahan itu sendiri,” tegas bupati sebelumnya. (bug)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional