Warga Miskin yang Tak Terdata, Terancam Tak Terima Bantuan

Asnayati. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi kembali penerima bantuan sosial. Masyarakat miskin yang tidak masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) terancam tidak akan menerima bantuan dari pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Asnayati menjelaskan, verifikasi dan validasi data untuk memastikan masyarakat penerima bantuan di Kota Mataram. Apakah sebagai penerima program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, penerima jaminan kesehatan nasional atau pemegang kartu Indonesia sehat. Dari validasi itu akan terlihat masyarakat yang memiliki rumah bagus, ekonomi stabil dan atau sebaliknya.

Iklan

“Nanti akan kelihatan rumahnya bertingkat, apa iya akan diberikan bantuan,” kata Asna ditemui, Kamis, 20 Februari 2020.

Dari hasil validasi, masyarakat tidak akan bisa berkelit. Data itu akan dijadikan sebagai bahan untuk verifikasi kembali dan diusulkan dalam musyawarah kelurahan. Asna menjelaskan, pemerintah pusat memberikan bantuan berdasarkan basis data terpadu BDT). BDT telah berubah menjadi data terintegrasi kesejahteraan sosial. Validasi ulang berkoordinasi dengan kelurahan. Satu kepala keluarga (KK) akan diberikan dua lembar salinan apakah masuk BDT atau non BDT.

Dokumen itu akan jadi alasan apakah berhak atau tidak berhak menerima bantuan. Pemerintah pusat tegasnya, tidak akan memberikan bantuan apapun ke masyarakat jika tidak masuk dalam data terintegrasi kesejahteraan sosial. “Ini jadi dasar kita segera memverifikasi kembali,” tandasnya.

Penerima bantuan berdasarkan BDT sejumlah 42 ribu lebih. Data penerima bantuan telah disebar ke kelurahan. Operator dikelurahan mengendalikan dan melaporkan secara online ke pusat data.

Selama ini, pemerintah memberikan bantuan secara individu. Namun demikian, tidak ada perkembangan atau masyarakat keluar dari kategori pra sejahtera. Ke depan, Kementerian Sosial akan fokus pada pemberdayaan berbasis kelompok. Program ini menjadi tantangan bagi kabupaten/kota mensukseskan program tersebut.

“Jadi pemerintah tidak hanya memberikan bantuan saja. Tapi ada pendampingan dan pengawasan,” tandasnya.

Pasca verifikasi dan validasi penerima bantuan, Disos akan menempelkan stiker di rumah masyarakat. Stiker ini sebagai penanda bahwa rumah tangga itu terdaftar sebagai penerima program sosial dari pemerintah. Penempelan stiker perlu dibahas bersama OPD lainnya. (cem)