Warga Mantang Adukan Kadesnya ke Dewan

Praya (Suara NTB) – Sejumlah perwakilan warga Desa Mantang Kecamatan Batukliang Lombok Tengah (Loteng), Selasa, 20 Desember 2016 mengadukan kepala desanya ke DPRD setempat. Pengaduan dilakukan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diduga sarat penyimpangan. Tidak hanya itu, dalam mengelola ADD, kades dinilai tertutup dan tidak transparan.

Warga diterima sejumlah anggota DPRD Loteng dari daerah pemilihan Batukliang-Batukliang Utara, di ruang Banmus DPRD Loteng. Dalam laporannya, warga menduga ada sekitar Rp 300 juta ADD yang diselewengkan Kades Mantang sejak mulai memimpin tahun 2013 lalu. “Banyak proyek desa yang dibiayai dari ADD yang penggunaan anggaranya tidak jelas,”  ungkap Baiq Sri Arya Ningrum – salah satu warga.

Iklan

Dikatakannya, dugaan penyelewengan ADD sebenarnya sudah dilaporkan ke Inspektorat Loteng. Namun sampai sekarang, belum ada respons. Atas dasar itu, pihaknya memutuskan untuk melaporkan ke pemerintah dan dewan, sehingga persoalan ini bisa segera direspons.

Menurut Sri, persoalan ini sebenarnya sudah lama mencuat. Namun warga masih menahan diri dengan harapan kades bisa memperbaiki pola kepemimpinannya. Akan tetapi, kades tetap saja tidak mau memperbaiki pola kepemimpinanya.

Menanggapi tuntutan warga, Supriadi, anggota DPRD Loteng berjanji akan menindaklanjuti aspirasi warga ke pemerintah daerah. Karena bagaimanapun juga, pemerintah daerah juga punya tanggung jawab untuk ikut mengawasi dan membina pemerintah desa.

“Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemerintah desa juga tetap ada. Dalam hal pembinaan dan pengawasan. Sehingga pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya bisa berjalan pada koridor yang ada,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Loteng, Ir.L.Haris Munandar, mengaku baru kali ini mendapat laporan terhadap persoalan ADD Desa Mantang.Untuk itu pihaknya akan segera turun guna mencari tahu persoalan yang terjadi.

Diakuinya, meski bagian dari pemerintah daerah, pemerintah desa punya otonomi tersendiri. Di mana pemerintah desa punya kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan, tapi tetap di bawah pengawasan dan pembinaan pemerintah daerah.

“Dengan pihak terkait nanti kita akan turun ke lapangan. Untuk mengecek persoalan yang terjadi,” imbuhnya. Terhadap dugaan penyimpangan ADD nanti ada Inspektorat yang punya wewenang untuk melakukan audit terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi. (kir)