Warga Lobar Keluhkan Sulitnya Urus Izin hingga Sarana Dasar

Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi di Bencingah Kantor Bupati Lobar, Jumat,  1 Maret 2019. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Lombok Barat (Lobar) menjadi lokasi kegiatan jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, Jumat (1/3). Kegiatan  rutin yang diadakan Pemprov NTB setiap hari Jumat ini, menjadi salah satu rangkaian HUT Lobar ke 61 yang jatuh tanggal 17 April mendatang. Berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat Lobar yang disampaikan kepada Gubernur Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Rohmi Djalilah, mulai dari sulitnya pengurusan perizinan hingga sarana prasarana dasar seperti akses jalan rusak serta air bersih di kawasan wisata. Warga berharap agar semua keluhan ini segera ditindaklanjuti oleh pemprov maupun Pemda Lobar.

Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi yang diadakan di Bencingah Kantor bupati Lobar dihadiri oleh jajaran Pemkab Lobar, para guru, pelajar, tokoh masyarakat serta lapisan masyarakat lainnya. Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Lobar, H Fauzan Khalid, Wakil Bupati terpilih Hj Sumiatun serta jajaran OPD, baik Pemprov maupun Pemda Lobar.

Iklan

Abu Bakar salah seorang Warga Gili Gede Sekotong menyampaikan sejumlah keluhan dan pertanyaan seputaran perizinan dan tidak adanya air bersih di kawasan wisata setempat

Abu – sapaan akrabnya mengatakan, kawasan Gili sangat kaya potensi hanya saja beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat di kawasan itu untuk memaksimalkan pengembangan potensi tersebut. Pertama kata dia, penduduk di daerah itu merupakan mayoritas nelayan tengah berupaya hijrah dari nelayan tradisional dengan berupaya memanfaatkan potensi wiata di daerah yang dinilai sangat strategis, karena lokasinya dekat dengan Bali, sehingga warga berharap kawasan itu menjadi pusat pariwisata dan poros maritim dunia di masa mendatang. Bupati dan jajaran pun kata dia sudah berkunjung ke wilayah setempat.

“Hanya saja yang perlu diperjelas menyangkut masalah menyangkut kepastian hukum berusaha pak. Saya termasuk warga yang nekat berusaha, walaupun buat bungalow kecil-kecilan, namun itu sebagai motivasi bagaimana kita ini bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Hanya saja hampir empat tahun ini saya urus izin tidak tuntas-tuntas pak. Apa karena kami tinggal di pulau?” keluh Abu. Sering kali kata dia terjadi perdebatan, kalau dulu BKPRD itu lebih cepat pengurusannya,  namun sejak berubah jadi TKPRD agak susah. Diketahui kata dia, wilayah laut masuk kewenangan provinsi sementara darat kewenangan kabupaten.

Untuk mengurus izin dan meminta rekomendasi dari BKPRD kata dia, ia harus bolak –balik beberapa kali, namun belum juga bisa selesai. Ia berharap melalui forum ini, bisa menjawab persoalan ini. pihaknya berharap agar proses perizinan ini dipermudah bagi pengusaha yang mau mengembangkan  kawasan ini tidak terkendala olh proses perizinan. Sebab kata dia, untuk mencegah abrasi saja warga membangun sendiri talud akan tetapi dilaporkan ke kepolisian sehingga seolah-olah dipersulit dan bahkan didiskreditkan. Sementara kalau melihat pengusaha lain, tertuama yang asing mudah sekali mengurus.

Selain itu, di kawasan itu terkendala air bersih. Hampir belasan tahun warga tidak bisa akses air bersih. Sekedar untuk mendapatkan air, warga membeli air galon ke darat. Ia berharap agar akses dasar ini disiapkan oleh pemda.

Salah seorang guru yang mengajar di Gerung mengeluhkan terkait kondisi jalan yang rusak parah, sehingga anak-anak sering kali terjatuh ketika ke sekolah. Padahal akses ini berstatus jalan provinsi. “Kami harapkan segera diperbaiki demi kelancaran warga terutama anak-anak ke sekolah,” harap dia.

Menjawab keluhan ini, Wabup Lobar terpilih Hj. Sumiatun mengatakan terkait penyediaan air bersih sebenarnya sudah ada mesin penyulingan air laut menjadi air tawar.

Sementara itu, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan warga terkait air bersih tersebut. Bahkan dia akan turun bersama jajarannya ke gili tersebut. ”Kalau ada sumber air kita maksimalkan,”tegas dia. Terkait akses jalan sendiri, tahun ini akan dikerjakan oleh provinsi.  (her)