Warga Lobar Adukan Kelangkaan Pupuk

Giri Menang (Suara NTB) – Warga Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan kelangkaan pupuk yang dialami petani di saat musim tanam. Petani di Lobar sudah mulai khawatir dengan ketersediaan pupuk saat akan mulai memasuki masa tanam ini. Kekhawatiran itu salah satunya disampaikan H. Tamjid saat silaturahmi tokoh dengan Anggota DPR RI H. Johan Rosihan yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan serta kelautan, di Lobar, Minggu, 25 April 2021.

“Setiap musim tanam kita selalu dihadapkan dengan kelangkaan pupuk yang membuat kita para petani kesusahan. Mohon perhatian dari pemerintah dan bapak DPR RI?’’ ungkapnya.

Iklan

Terlebih saat ini sudah mulai memasuki masa tanam. Terutama untuk para petani yang ada di kawasan Sukamakmur, Gerung yang tahun lalu juga telat mendapatkan distribusi pupuk. Akibat telatnya pemupukan dinilai berpengaruh juga terhadap kualitas tanaman padi mereka. “Kami yang di Sukamakmur, Gerung tahun lalu telat dapat distribusi pupuk. Kami khawatir pada masa tanam ini akan terulang lagi,” tambahnya.

Menjawab keluhan petani itu, anggota Komisi IV DPR RI H. Johan Rosihan dengan tegas mengatakan yang sudah keliru dari awal adalah sistem pengelolaannya. Sehingga bagaimana pun pendistribusian pupuk itu diatur, petani tetap akan mengalami kekurangan saat sudah masuk musim tanam.

“Pupuk ini sistem pengelolaannya sudah salah, mau benar saja cara menyalurkannya, pupuk ini akan tetap kurang” tegasnya.

Hal itu, kata dia, karena selama ini masyarakat diminta mengajukan pupuk berdasarkan kebutuhan mereka, sehingga sebelum pupuk itu didistribusikan masyarakat diminta mengajukan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan mereka akan mengajukan berapa banyak pupuk sesuai dengan yang mereka rasa dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Sementara pemerintah dalam mengadakan pupuk ini menggandeng pihak ketiga dan akan memproduksi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Padahal, jika mengacu pada kebutuhan pupuk para petani secara keseluruhan, pemerintah harus menganggarkan kurang lebih sekitar Rp 79 triliun. Sedangkan kemampuan pemerintah untuk menyediakan pupuk subsidi ini hanya sebesar Rp 26 triliun. “Bisa ndak kira-kira kemampuan kita melebihi kebutuhan? Itu ndak bisa,” ujarnya.

Untuk itu ia mendorong perlu adanya inovasi yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk bisa menghasilkan pupuk yang bisa membantu memenuhi kebutuhan para petani. Termasuk dengan mulai perlahan beralih menggunakan pupuk organik yang kualitasnya sudah banyak yang hampir sama kualitasnya dengan pupuk kimia. (her)

Advertisement