Warga Lembar Sampaikan Keluhan Lewat ‘’Pemda Menyapa Desa’’

Sekda Lobar H. Baehaqi didampingi Sekdis Dukcapil dan Kepala Distan serta Kepala Desa Lembar Selatan saat turun menyapa masyarakat di Desa Lembar Selatan, Jumat, 14 Februari 2020.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) melanjutkan kegiatan “Pemda Menyapa Desa” di wilayah Lembar. Kali ini jajaran pemda dipimpin Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi turun ke Desa Lembar Selatan. Dalam kegiatan ini, warga setempat mengeluhlkan berbagai hal mulai dari penanganan pengangkutan dan pembuangan sampah (TPS). Selain itu, warga menuntut perbaikan jembatan kayu menuju jalur wisata setempat yang telah lama dijanjikan pemda.

Kepala Desa Lembar Selatan, H. Benny Basuki mengatakan beberapa persoalan yang menjadi keluhan warga khususnya di Dusun Cemara adalah jembatan kayu yang tak kunjung dibangun. “Jembatan ini memang sudah ada perawatan,  tapi memang belum dibangun sampai saat ini,” jelasnya, Jumat, 14 Februari 2020.

Iklan

Hingga saat ini, ujarnya, belum ada kepastian kapan jembatan ini dibangun. Awalnya sudah ada gambar diberikan OPD terkait, namun belum ada tindaklanjut sampai saat ini.  Pihaknya juga dijanjikan pada tahun 2019, untuk penataan kawasan wisata Cemara dianggarkan dari dana pusat. Ia berharap agar bisa terealisasi tahun ini. Permasalahan lain terkait penanganan sampah. Pihak desa sudah membersihkan sampah di pintu gerbang yang menyebabkan kawasan ini kumuh. Namun terkendala terkait lokasi pengangkutan dan pembuangan.

Menanggapi hal ini, Sekda Lobar H. Baehaqi persoalan yang tak bisa ditangani desa, seperti sampah, bisa langsung bersurat ke sekda agar dikoordinasikan dengan OPD terkait. Yang jelas, kata dia, persoalan yang menyebabkan wilayah kumuh dan mencemari pemandangan, harus ditangani bersama-sama oleh OPD. Pihaknya menanamkan kepada semua OPD harus memahami masalah sampah, pariwisata dan sektor lainnya. “Kita bangun kebersamaan,” ujar dia.

Terkait keluhan jembatan kayu, tentu akan direkam oleh OPD terkait untuk ditindaklanjuti. Apa yang bisa dibenahi dalam kewenangan kabupaten akan ditangani pemda. “Tentu ini tidak bisa sim salabim karena kapasitas fiskal terbatas,” ujar dia.

Ia menambahkan, dengan turun menyapa desa seperti ini OPD terkait bisa menindaklanjuti instruksi bupati terkait dengan pembangunan jembatan dan penataan kawasan setempat.  (her)