Warga Jadi Korban Pemutusan Peladen Disdukcapil

Dompu (Suara NTB) – Pemutusan peladen atau server Jarkomdat untuk pelayanan data kependudukan di Disdukcapil Dompu oleh Ditjen Mendagri sejak Jumat 20 April lalu, membuat warga kesulitan. Terlebih, warga yang membutuhkan identitas kependudukan sebagai administrasi pengobatan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Pasca diputusnya peladen di Disdukcapil Dompu oleh Ditjen Mendagri Jumat 20 April lalu, aktivitas di dinas tersebut memang mulai berkurang. Beberapa pemohon E-KTP lantas mengeluhkan persoalan ini, salah satunya diungkapkan Tamrin warga Soriutu Kecamatan Manggelewa.

Iklan

Ia mengaku kesal karena tak bisa mengurus dokumen kependudukan untuk orang tuanya yang tengah sakit-sakitan dan membutuhkan perawatan. Terlebih petugas yang ada tidak bisa memberi kepastian soal waktu peladen tersebut akan kembali normal.

“Saya usahakan cepat karena orang tua ini butuh, sudah sakit-sakitan. Kalau tidak ada KTP, kartu keluarga itu sudah pasti tidak diterima oleh rumah sakit. Ya kalau memang ada persoalan segera selesaikan, jangan sampai kita jadi korban,” jelas dia.

Pun demikian yang disampaikan oleh Marzuki warga Lanci III yang juga membutuhkan KTP El dan KK untuk keperluan bekerja keluar daerah. Jika pemutusan ini terus berlanjut ia memastikan tak akan bisa berangkat mencari nafkah keluar daerah untuk anak dan keluarganya.

Untungnya, setelah pemberitaan terkait pemutusan ini, Pemkab Dompu langsung bersikap. Lima pegawai yang akan memegang jabatan eselon III sebagaimana SK Mendagri itu akan segera dilantik.

Kepala Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Dompu, Ir. Ruslan mengaku, telah melaporkan persoalan ini ke Bupati Dompu, pun surat keputusan dari Mendagri itu sudah melalui proses pembahasan. Sekarang tinggal menunggu eksekusi untuk pelantikannya.

“Rencana mutasi mereka yang dari Disdukcapil itu selanjutnya kemana sudah semua, draf SK di pak Bupati sudah ada tinggal dieksekusi saja,” kata dia ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (23/4).

Ia menegaskan, lambannya pelantikan lima pegawai yang berimbas pada pemutusan peladen Disdukcapil tersebut bukan tanpa alasan, pun bukan karena tidak ingin mengindahkan SK Mendagri. Tetapi keputusan tersebut telah melalui beberapa pertimbangan dan sudah dilayangkan ke Bupati. Namun, pelaksanaannya yang belum juga dilakukan.

“Pertimbangan selalu kita berikan, tetapi pelaksanaannya yang belum. BKD kan bukan pelaksana tunggal, kan di situ ada Baperjakat, keputusan kan ada di atas. Ya insyaallah mutasi itu akan segera,” ungkapnya.

Yang pasti, lanjut dia, pelantikan lima pegawai Disdukcapil sebagaimana SK Mendagri tersebut akan dilakukan, namun karena saat ini Bupati tengah di luar daerah ia tak bisa memastikan waktunya. Sementara untuk menyikapi pemutusan yang sudah berdampak pada madegnya pelayanan data kependudukan dipastikan secepatnya akan ditindak lanjuti guna mencari langkah penyelesaiannya.

“Nanti itu akan kami tindak lanjuti segera, kami sudah lapor dan pak Bupati, sekda semua sudah tahu,” tandasnya. (jun)