Warga Gunungsari Hadang Eksekusi Lahan Kantor Desa

Ratusan warga menghadang upaya eksekusi lahan kantor Desa Gunungsari. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Warga Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Lombok Barat menggagalkan eksekusi lahan kantor desa yang dilakukan pengadilan Senin, 6 September 2021. Menyusul kekalahan pemerintah desa (Pemdes) setempat dari ahli waris yang mengklaim lahan tersebut di pengadilan. Meski pengadilan sempat membacakan putusan melakukan eksekusi, namun warga setempat yang berasal dari Dusun Lendang Bajur tetap mempertahankan lahan kantor Desa Gunungsari.

Adu mulut tak terelakkan bahkan warga bersitegang dengan pengacara ahli waris saat meminta alat berat masuk melakukan eksekusi. Namun dihentikan dan diusir oleh warga. Warga mengatakan mengetahui sejarah lahan kantor desa itu yang sudah ditempati sejak kepala desa pertama. Setelah tukar guling lahan yang dilakukan ahli waris saat itu. Belum lagi sejumlah keganjilan yang diduga dilakukan ahli waris demi mengklaim lahan tersebut.

Iklan

Sehingga warga mempertahankan lahan desa itu. Pihak keamanan yang berjaga di lokasi mencoba melerai agar tak terjadi hal- hal yang tidak diinginkan. Warga lantas menyampaikan tuntutan atas permasalahan itu. Mulai dari meminta lahan desa yang dulu ditukar guling dengan ahli waris. Lantaran diduga dijual oleh ahli waris untuk biaya berhaji.
Di samping itu meminta ahli waris berani bersumpah di atas tanah itu. Jika tak dikabulkan warga akan kembali dengan massa satu desa Gunungsari.”Karena masyarakat sangat mengetahui tanah ini, sebab dikuasai desa 50 tahun sejak tahun 1957, dan itu tidak pernah terjadi apa-apa (gugatan). Bahkan peletakan batu pertama dihadiri ahli waris H. Zohdi dan dia berpesan kepada almarhum H. Akmaludin kepala desa saat itu, kalau membangun musala di sebalahnya tolong dinamakan An Nur agar dikenang sama orang tua (ahli waris),” jelas Kepala Desa Gunungsari, Maliki yang ditemui di lokasi.

Menurut Maliki, masyarakat geram lantaran keganjilan batas lahan pada dipipil yang diklaim ahli waris. Sebab, batas itu tidak sesuai dengan sebenarnya. Bagaimana tidak, lahan yang dulunya kantor Polsek Gunungsari dikatakan sebelah timur berbatasan dengan tanah adat, dan sebelah utara tanah milik ahli waris yang mengatakan berbatasan dengan Polsek Gunungsari saat itu. Tak hanya itu, sebelah selatan tanah lapangan.

Namun ketika dipersidangan saat ditanya pengadilan justru berbeda. Bahkan berlanjut hingga putusan yang justru memenangkan pihak penggugat ahli waris.”Letak janggalnya malah putusan itu dikabulkan sampai jalan. Sehingga ini yang menjadi pemicu masyarakat marah,” tegasnya.

Tak sampai itu, dalam persisangan terjadi keganjilan pada saksi pihak ahli waris. Karena antara tahun lahir saksi dengan kejadian tukar guling lahan berbeda jauh. Saksi mengaku mengetahui kejadian itu padahal umurnya saat itu masih dua tahun.

Atas kondisi itu, Maliki mengungkapkan warga meminta agar tanah desa seluas 24 are yang dulunya ditukar guling di Desa Midang oleh ahli waris segera dikembalikan. Karena warga mengetahui lahan itu sudah dijual oleh pihak keluarga ahli waris untuk naik haji orangtuanya.”Warga minta tanah desa dikembalikan yang di Belencong. Karena tanah ini (kantor desa) utuh dia,” ujarnya.

Selain itu, warga juga menuntut batas-batas lahan diperjelas. Karena dinilai melanggar, dan tidak sesuai dengan pipil, sertifikat hingga sertifikat tandingan. Serta ahli waris ditantang untuk bersumpah di atas tanah itu. Meski demikian Pemdes akan kembali menempuh langkah hukum lanjutan Peninjauan Kembali (PK). Ia mengaku memiliki novum untuk kembali merebut tanah desa itu.”Kita akan PK mengumpulkan barang bukti,” tegasnya. Sementara waktu palayanan kantor desa di pindahkan. Demi kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Pengacara Pemohon, Irpan Suryadiata, M.H., mengatakan pihaknya akan mengajukan lagi ekskusi pembongkaran bangunan. Karena, pembacaan eksekusi sudah selesai. Karena warga sendiri yang memberikan pengeras suara ke petugas pengadilan dan mengajak pengadilan membaca penetapan pelaksanaan eksekusi.

“Sudah dibaca dengan seluruhnya oleh juru sita. Tinggal yang belum selesai pembongkaran kantor desa. Itu akan Kami lakukan lagi. Tapi mungkin kita colling down dulu dengan warga di sana untuk bisa memahami masalahnya,”jelas dia. Pihaknya akan melakukan komunikasi lagi. Jika buntu, maka pihaknya selaku pemohon tetap akan meminta dilakukan eksekusi dengan pengamanan yang ketat.

Terkait permohonan warga sekitar mengenai akses jalan di sebelah barat, perbatasan dengan sekolah yang buntu. Pihaknya sudah membuka jalan. Bahkan pihaknya bersama tokoh masyakarat sudah mematok jalan itu. Termasuk diberikan jalan di sebelah selatan dan utara. Sehingga dilakukanlah ekskusi damai. Itulah sebabnya, pihaknya tidak menurunkan pengamanan karena sudah damai dengan warga, pengelola kios di depan kantor desa. Ia juga menegaskan, pihak yang digugat adalah Pemda Lobar Cq Pemdes Gunungsari dan Kades. “Jadi orang-orang yang tadi itu bukan pihak, kita dengan pihak (Pemda Lobar) sudah selesai,”ujarnya.

Artinya kata dia, Pemda berdasarkan aspirasi dari warga bagiamana caranya ekskusi supaya masyarakat tidak dirugikan. Pihaknya memberikan akses jalan untuk fasilitas umum di sana. Selain itu, pihaknya menghargai komunikasi baik dengan warga supaya sama-sama tidak ada yang terluka. “Itulah makanya kami minta dilaksanankan (eksekusi damai), tidak terlalu ribut-ribut,” jelas dia.

Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah melihat kondisi ini sangat menyedihkan. Apalagi dirinya berasal dari daerah ini dan tahu betul kondisi lahan tersebut. Tiba-tiba ada ahli waris mengklaim lahan itu menjadi miliknya.”Tentu ini mengejutkan,” katanya.
Bahkan warga mengetahui di lapangan itu bukan lapangan. Namun warga tahunya lokasi itu merupakan Polsek Gunungsari sebelum dipindah.”Setelah pindah Polsek itu, mulai diklaim oleh ahli waris,” kata dia.

Apalagi dalam kondisi ini, Pemkab Lobar tidak bisa menunjukkan diri memiliki bukti-bukti kepemilikan lahan tersebut. Mengenai aset kantor Desa Gunungsari yang sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan pemohon, artinya Pemkab Lobar hanya bisa mengajukan PK, yang harus dikuatkan dengan bukti otentik. Pemkab Lobar harus menelusuri kembali bukti ruslah tukar guling aset tersebut.”Begitu saja jalan keluarnya,” ujarnya. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional