Warga Enggan Pindah dari Pondok Perasi

Asisten II Setda Kota Mataram H. Mahmuddin Tura (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Warga lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro memilih opsi memilih lahan yang ditempati saat ini untuk dibeli mereka. Keputusan itu setelah memperhitungkan kerugian material yang ditanggung jika pindah dari tanah sengketa itu. Masyarakat menunggu kepastian dari pemilik lahan.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana dikonfirmasi, Senin, 2 September 2019 mengatakan, lahan ditempati oleh 80 kepala keluarga (KK) semestinya Jumat (30/8) lalu merupakan batas eksekusi. Pemkot Mataram sedang bernegosiasi dengan pemilik lahan untuk menunda eksekusi.

Iklan

Putu menambahkan, sebenarnya Pemkot Mataram menunggu kepastian dari pemilik lahan apakah ada keinginan menjual tanahnya atau tidak. Komunikasi ini sedang dibangun oleh Camat Ampenan, Muzakir Wallad dan Lurah Bintaro Lalu Issugiono. Akan tetapi, hasil komunikasi terakhir sampai saat ini belum ada laporan dari kelurahan maupun kecamatan. “Pak camat dan pak lurah yang ditugaskan berkomunikasi dengan pemilik lahan,” tandasnya.

Di satu sisi, pemerintah tidak menginginkan masyarakat maupun pemilik lahan saling dirugikan. Solusinya sedang dicarikan agar keputusan nantinya sama – sama menguntungkan kedua belah pihak.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menambahkan, pihaknya mendapatkan tugas untuk menyusun perencanaan terkait lahan di Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, jika pemerintah membeli lahan yang ditempati oleh puluhan warga. Perencanaannya jika lahan itu di luar dari kawasan garis sempadan harus dibuat ruang terbuka hijau. Sebaliknya, lahan melebihi dari 100 meter dari sempadan pantai bisa untuk pengembangan rumah susun sewa sederhana. “Sampai sekarang belum kita survei lapangan,” katanya.

Paling penting menurut Mahmuddin adalah, keputusan dari pemilik lahan apakah mau melepas lahannya atau tidak. Komunikasi sedang dibangun oleh kecamatan dengan pemilik. Kalaupun pemerintah membebaskan lahan itu jika mendekati bibir pantai masyarakat tetap direlokasi.

Yang menjadi persoalan adalah desakan dari pemilik lahan. Antisipasinya dengan melakukan pendekatan dan mekanisme penjualan tanah harus ada legal opinion dari Kejaksaan. “Kalau jadi dibeli kita akan pelajari lahan itu,” tandasnya. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here