Warga Diimbau Jangan Urus Pembuatan Kartu BPJS Kesehatan Lewat Calo

Mataram (suarantb.com) – Baru-baru ini muncul kabar bahwa kartu BPJS Kesehatan yang beredar di masyarakat ada yang palsu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, warga diimbau jangan mengurus pembuatan kartu BPJS Kesehatan lewat calo. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, Senin (8/8/2016).

Khalik menyampaikan memang sampai saat ini belum ditemukan kartu BPJS Kesehatan palsu di Kota Mataram. Kendati demikian ada potensi pemalsuan kartu tersebut di daerah ini mengingat banyaknya percetakan yang bisa dimanfaatkan oknum untuk mencetak kartu palsu. Karena adanya potensi tersebut, ia berharap pemerintah jangan sampai kecolongan.

Iklan

“Bagi masyarakat yang mau mengurus baru, yang mandiri itu kita sarankan untuk langsung saja ke BPJS Kesehatan, jangan melalui calo,” imbaunya. Munculnya kartu BPJS Kesehatan palsu ini disampaikan Khalik karena warga meminta pengurusan melalui jalur calo. Proses pembayaran juga dilakukan melalui calo. “Kan proses pembayaran sekarang bisa dilakukan langsung melalui bank maupun lewat ATM. Proses-proses itulah yang harus dilakukan oleh masyarakat. Ndak perlulah melalui orang lain,” jelasnya.

Bagi warga yang mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pihaknya meminta kepada warga untuk mengaktifkan kartunya langsung melalui Kantor BPJS Kesehatan untuk mengetahui apakah kartunya asli atau palsu. Sementara bagi warga yang mendapat bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN yang kurang mengerti bisa berkoordinasi dengan lurah atau langsung ke Kantor Disosnakertrans Kota Mataram.

Dalam rangka mengantisipasi peredaran kartu palsu tersebut, Khalik mengatakan telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. “Makanya warga yang baru mengurus pertama langsung saja aktifkan di BPJS Kesehatan sekaligus untuk mengecek keasliannya,” ujarnya. Selain itu pihaknya juga menurunkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan pekerja sosial ke masyarakat untuk mencari informasi apakah ada warga yang mendapat kartu palsu dan apakah ada calo-calo yang masuk atau jalur pengurusan tidak resmi lainnya. “Tapi rata-rata tidak ada. Semua lewat lingkungan dan langsung ke BPJS,” ujarnya. Jumlah PBI JKN di Kota Mataram hampir 200 ribu warga. Sementara kuotanya sebesar 238 ribu lebih. “38 ribu ini masih belum. Kita menunggu tambahan,” ujarnya. (ynt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here