Warga Diduga Jarah Hutan untuk Bangun Rika

Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Rekomendasi pembangunan Rumah Instan Kayu (Rika) untuk korban gempa berdampak ke kerusakan hutan. Warga diduga naik ke kawasan hutan lindung mengambil kayu untuk kebutuhan pengganti hunian  yang rusak akibat gempa.

Danrem 162/WB, Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, S.Han mengungkapkan kekhawatiran itu. Informasi masyarakat yang diduga masuk menjarah hutan itu sampai ke pihaknya.

Iklan

‘’Makanya dalam waktu dekat kita koordinasi dengan Pemprov NTB, Polda NTB, Dishut membahas soal  maraknya indikasi Illegal Logging ini,’’ kata Danrem di sela-sela silaturahminya ke Redaksi Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Selasa, 6 November 2018.

Danrem membenarkan, maraknya aksi illegal logging  selain mafia kayu, juga kebutuhan masyarakat untuk membangun hunian bagi korban terdampak gempa.

‘’Kenapa marak illegal logging? Karena adanya program Rika ini. Sedangkan untuk kebutuhan rumah Rika itu, kita keterbatasan material kayu di Lombok maupun di Sumbawa,’’ ungkap Danrem.

Ia mengaku sudah mendengar upaya masyarakat berbondong bondong masuk hutan untuk mengambil kayu. Satu sisi aktivitas ini sangat terlarang karena sasarannya hutan lindung. Di sisi lain berkaitan dengan masalah kemanusiaan , karena masyarakat saat ini menjadi korban gempa sehingga menempuh jalan pintas meski itu dilarang.

‘’Jelas dilarang,  karena itu kayu kawasan hutan lindung, ini harus kita cegah,’’ tandasnya.

Terbatasnya ketersediaan kayu, ditambah lagi hutan tutupan yang semakin menyempit. Sementara kebutuhan kayu untuk membangun Rika masyarakat  terdampak gempa cukup besar.

‘’Kalau kayu kebunnya sendiri ndak masalah. Tapi kalau sudah masuk hutan lindung, kan masalah ini. Nah, ini lah yang perlu kita bahas bersama dengan Pemprov dan pihak pihak lain. Bagaimana proses penanganannya,’’ ujar Danrem.

Idealnya kayu harus dipasok dari luar daerah. Khususnya pulau dengan komoditi kayu cukup besar seperti Papua dan Kalimantan. Pola mendatangkan kayu dari luar ini juga perlu dipertimbangkan.

Sebagai bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H), pihaknya akan bertindak dalam upaya mencegah laju kerusakan hutan semakin massif. Namun langkah awal harus digelar rapat bersama. Sebab jika dibiarkan warga menjarah hutan, akan jadi masalah baru. ‘’Kan  kalau banjir, tanah longsor, ini akan jadi masalah baru,’’ tukasnya.  (ars)