Warga Buwun Sejati Kembali Datangi Kantor Desa

Camat Narmada M. Busyairi bersama Kapolsek Narmada Nyoman Nursana dan pihak desa saat menerima aksi warga Buwun Sejati yang menuntut bantuan RTG gempa diberikan utuh. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Warga Buwun Sejati Kecamatan Narmada kembali mendatangi kantor desa sebagai kelanjutan persoalan dugaan pemotongan bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) di desa setempat. Pihak kelompok masyarakat (pokmas), fasilitator, hingga penyuplai atau suplayer diberikan waktu untuk menyelesaikan persoalan dugaan adanya pemotongan dana stimulan bantuan RTG.

“Kami menuntut, bantuan RTG dapat diberikan secara penuh tanpa potongan sepeser pun, sesuai prosedur,” ujar salah satu massa aksi, Rusdianto, di Kantor Desa Buwun Sejati, Rabu, 6 Oktober 2021.

Iklan

Mereka juga menuntut supaya aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas, siapa saja para oknum yang telah terlibat dalam dugaan pemotongan bantuan RTG tersebut, tanpa pandang bulu. “Kami menuntut pemerintah desa berkomitmen untuk mendukung apa yang menjadi tuntutan kami” tegasnya.

Para peserta aksi ini membantah tuduhan, bahwa aksi yang mereka lakukan ditunggangi politik, karena mereka mengaku, apa yang mereka lakukan murni atas rasa kemanusiaan dan demi keadilan.

Munasip, salah seorang Ketua Pokmas di Dusun Batu Asak, menegaskan, selama ini ia tak pernah memilih siapa yang menjadi suplayer (penyuplai) untuk pengadaan material bagi pokmasnya. “Saya tidak pernah memilih siapa yang menjadi suplayer saya dan saya selaku Ketua Pokmas tiba-tiba diundang untuk pertemuan dengan suplayer,” ujarnya heran.

Ia pun menuturkan, pada saat pertemuan itu, para anggota dalam pokmasnya ditawarkan bantuan berupa uang sebesar Rp 6 juta, dari sana bantuan Rp 10 juta, yang seharusnya mereka terima. Namun, jika menolak, kata dia, masyarakat terancam hanya akan ditawarkan material saja.

Sementara itu, Safar, Koordinator Fasilitator Lobar mengakui kondisi Covid-19 saat ini yang menyebabkan pencairan dana stimulan bantuan RTG itu sedikit berbeda. Mulai dari proses penandatanganan formulir, harus dilakukan di lapangan. Dalam hal ini, kata dia, fasilitator yang memiliki wewenang untuk mengajukan ke bank. Namun, adanya pengakuan dari pihak pokmas bahwa mereka bahkan tidak diberitahukan, nomor rekening tujuan pencairan tersebut. Padahal dalam prosedurnya, pencairan dana itu akan ditransfer dari rekening BPBD ke rekening pokmas.

“Jadi fasilitator hanya mengajukan ke bank dan bank mengirimkan dananya itu ke suplayer, di mana tempat mereka bekerjasama” jelasnya.  “Ada ini rekeningnya, saya yang simpan rekening itu. Rekening individu dan rekening pokmas, jadi kalau masyarakat membutuhkan akan kita kasih,” lanjutnya.

Ia pun mengakui seharusnya, rekening pokmas untuk pencairan stimulan itu telah disosialisasikan. Namun hingga persoalan ini mencuat, sosialisasi itu justru terlewat, sehingga menimbulkan tanda tanya besar soal rekening pencairan. “Karena kondisi Covid, jadi pihak bank tidak bisa langsung turun membagikan rekeningnya ke desa-desa,” kilahnya.

Sementara Camat Narmada M. Busyairi menegaskan pihaknya memberikan waktu sebulan bagi fasilitator dan suplayer untuk menyelesaikan persoalan ini. “Kami dari kecamatan berkomitmen, membantu masyarakat memastikan masalah ini bisa selesai. Dalam waktu paling lambat satu bulan” tegasnya.

Bahkan, bila sampai tenggat waktu yang diberikan pihaknya. Kasus itu tidak iuga menemui titik terang. Ia mempersilakan supaya masyarakat yang menjadi korban dapat menempuh jalur hukum melaporkan para pihak yang diduga terlibat. “Saya ada di pihak masyarakat dan pastikan satu bulan seleai. Kalau tidak selesai, silakan tempuh jalur hukum,” tukasnya.

Kapolsek Narmada, Kompol I Nyoman Nursana mengakui pihaknya menerima aduan dari masyarakat yang bantuannya belum dituntaskan. Namun, pihaknya tidak bisa serta merta langsung menetapkan ketentuan pidana. Atas kasus dugaan pemotongan bantuan itu. Lantaran, masyarakat pun masih belum bisa mendudukkan persoalan itu secara utuh. Karena untuk bisa diproses secara pidana, suatu kasus memenuhi berbagi ketentuan. Sesuai regulasi, semua harus disertai bukti, saksi, hingga TKP yang mampu menguatkan laporan.  (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional