Wapres: Omnibus Law untuk Atasi “Obesitas” Regulasi

Prof. Dr (HC) KH. Ma'ruf Amin. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Presiden (Wapres) RI, Prof. Dr (HC) KH. Ma’ruf Amin menjelaskan kehadiran RUU Omnibus Law untuk mengatasi banyaknya peraturan yang tumpang tindih baik di pusat dan daerah. Banyaknya peraturan di pusat dan daerah menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia.

‘’Terlalu banyak peraturan yang tumpang tindih, (sehingga) perizinan yang terhambat, investor juga kurang tertarik masuk Indonesia dan banyak hal lagi. Karena itu pemerintah merespons dengan melahirkan Omnibus Law dengan berbagai klaster-klaster itu,’’ kata Wapres dikonfirmasi usai membuka Munas V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Mataram, Rabu, 11 Maret 2020.

Iklan

Wapres didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, Ketua Umum DPP Adeksi, Ir. Armudji, MH,  Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi selaku Ketua Panitia Pelaksana serta sejumlah anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Omnibus Law merupakan aturan baru yang sengaja dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Omnisbus Law ini memuat penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM. Kemudahan berusaha, riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, serta kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi.

Disebutkan, saat ini ada  8.451 Peraturan Pusat dan 15.965 Perda di seluruh Indonesia. Ia menyebut banyaknya peraturan tersebut sebagai obesitas regulasi. Sehingga sekarang, pemerintah sedang berusaha menyelesaikan banyaknya regulasi yang tumpang tindih tersebut dengan RUU Omnibus Law.

Diharapkan dengan adanya UU Omnibus Law, pembangunan akan bisa lebih cepat lagi dilakukan. Meskipun kehadiran RUU tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat, namun Wapres mengatakan pemerintah tetap membuka ruang dialog.

‘’Omnibus Law itu tuntutan publik. Untuk membenahi masalah hukum yang terlalu banyak, obesitas regulasi, tumpang tindih, kemudian banyak aturan peraturan perizinan yang berbelit-belit. Itu tuntutan masyarakat,’’ jelasnya.

Terhadap masyarakat yang menolak, orang nomor dua di Indonesia ini mengatakan sebaiknya dibicarakan aspek-aspek mana saja yang perlu dibenahi. DPRD seluruh Indonesia juga dipersilakan membuat usulan-usulan yang konkret terkait RUU Omnibus Law tersebut.

Jangan sampai daerah menghambat program-program nasional yang pelaksanaan kewenangannya berdasarkan otonomi daerah. Namun ia mengatakan Pemerintah Pusat tidak bisa mengambil begitu saja kewenangan otonomi daerah.

‘’Ini yang ingin kita sinkronkan antara kewenangan otonomi daerah dan kepentingan nasional, pembangunan nasional. Kita tak bermaksud untuk memangkas (kewenangan otonomi daerah) tapi menyinkronkan. Supaya antara pusat dan daerah sinergi,’’ jelasnya.

Saat memberikan sambutan sekaligus membuka Munas V Adeksi, Wapres menjelaskan isu strategis terkait RUU Omnibis Law. Yakni strategi percepatan, penataan hukum dan pemerintahan Indonesia, strategi percepatan pertumbuhan ekonomi, UMKM, cipta kerja dan mendorong investasi, terobosan hukum untuk menjawab persoalan tumpang tindih peraturan perundangan-undangan di Indonesia dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka menunjang iklim investasi di daerah.

Ia mengatakan, Indonesia saat ini sedang melakukan upaya pembangunan nasional dengan visi Indonesia maju. Yaitu Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang tidak berada pada posisi middle income country tetapi berubah menjadi high income country.

Program prioritas tersebut satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Pembangunan SDM unggul memerlukan infrastruktur yang memadai, yang diperlukan untuk meningkatkan transformasi ekonomi. Pertumbuhan dan pertambahan nilai ekonomi harus didukung regulasi yang memberi kepastian hukum serta jalannya reformasi birokrasi yang baik.

Salah satu program pemerintah untuk mendukung SDM Indonesia yang sehat yaitu percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2018 dari angka 30,8 persen  menjadi 27,67 persen pada tahun 2019. Target pemerintah pada akhir tahun 2024,  penurunan stunting mencapai angka 14 persen.

Pada tahun 2014 – 2019 telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,25 persen menjadi 9,40 persen. Tingkat kemiskinan tersebut merupakan pencapaian tersendiri, karena untuk pertama kali Indonesia mencapai tingkat penurunan kemiskinan satu digit. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional