Walikota Tegaskan Mataram Tidak akan Bangkrut

H. Ahyar Abduh. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mampu melakukan efisiensi anggaran tahun 2019 mencapai Rp106 miliar lebih. Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan tahun ini. Kekhawatiran Mataram terancam bangkrut dipastikan tidak akan terjadi.

“Kita tidak khawatir. Dan ndak sampailah kita bangkrut,” tegas Walikota Mataram dikonfirmasi usai menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2019, Jumat, 12 Juni 2020.

Iklan

Silpa itu berasal dari pengelolaan anggaran dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai badan layanan umum daerah (BLUD) Rp3 miliar. Jaminan kesehatan nasional (JKN) dikelola Puskesmas Rp2 miliar lebih, dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp2,6 miliar dan silpa APBD di luar BLUD, JKN dan BOS mencapai Rp98,7 miliar.

Sisa anggaran akan diatur bergantung pada prioritas pembangunan. Saat ini, Pemkot Mataram sedang fokus pada tiga aspek penanganan Covid-19. Yakni, penanganan dan pencegahan kasus, jaring pengaman sosial (JPS) dan dampak ekonomi. “Penanganan dampak ekonomi ini yang butuh anggaran cukup besar,” kata Walikota.

Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) akan menyusun perencanaan anggaran perubahan tahun 2020 untuk penggunaan dana Rp106 miliar. Pengalokasiannya diprioritaskan pada program sifatnya mendesak. Terutama pembangunan fisik tertunda.

Menurutnya, refocusing anggaran yang disusun oleh TAPD telah dirancang untuk penanganan Covid-19 dalam waktu 6 bulan. Jika dicermati dari pendapat para ahli epidemologi bahwa wabah tersebut tidak lebih dari enam bulan. Tentunya antisipasi tetap harus dilakukan melalui pencegahan serta penanganan.

“Refocusing anggaran tahap pertama dan kedua itu sudah diperkirakan untuk penanganan Covid-19 sampai Agustus,” tandasnya. Besarnya silpa tidak bisa dikorelasikan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mampu belanja. Hal wajar daerah melakukan prinsip efisiensi belanja sebagai cadangan anggaran.

Dari Silpa ini diharapkan target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) disusun selama lima tahun dapat terealisasi. “Mudah – mudahan rencana pembangunan sebelumnya tertunda bisa terlaksana tahun ini,” demikian Ahyar. (cem)