Walikota Mutasi Pejabat Eselon II

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana melantik jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Lingkup Pemkot Mataram. Pimpinan OPD diingatkan tidak mengedepankan ego sektoral. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram kembali menggelar mutasi pejabat, Kamis, 1 Juli 2021. Giliran jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau pejabat eselon II yang digeser. Pergeseran sebagai bentuk penyegaran birokrasi dinilai biasa. Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diingatkan tidak boleh ada ego sektoral dan harus jadi tim kerja.

Pejabat dimutasi adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Sudirman digeser sebagai Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kemasyarakatan Setda Kota Mataram. Jabatan yang ditinggalkan Sudirman diisi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Hariadi. Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja diisi oleh H. Rudi Suryawan. Sedangkan, jabatan yang ditinggalkan Rudi sebagai Kepala Bakesbangpol dibiarkan kosong.

Iklan

Berikutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup M. Nazaruddin Fikri bertukar posisi dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman H. M. Kemal Islam. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Irwan Rahadi digeser mengisi jabatan Kepala Satpol PP. Jabatan yang ditinggalkan Irwan diisi oleh H. Amiruddin. Jabatan Amiruddin sebagai Kepala Bappeda dibiarkan kosong.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dr. Mansyur digeser sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan. Kepala Balitbang sebelumnya Lalu Jauhari digeser sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dedi Supriadi mengisi jabatan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah.

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan, pelantikan pejabat tidak lain tujuannya adalah untuk penyegaran, peningkatan kapasitas dan pembinaan karir di OPD. Pelantikan jabatan struktural jangan dimaknai berbeda, karena ini murni untuk kebutuhan organisasi. “Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya mutasi ini adalah hal biasa untuk penyegaran,” kata Mohan dalam sambutannya, Kamis, 1 Juli 2021.

Menurutnya, pejabat yang digeser bagian dari support system. Agar penempatan posisi bisa mengakselarasikan harapan dan keinginan serta menyelaraskan program dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Mohan percaya bahwa Kota Mataram tidak kekurangan sumber daya manusia (SDM). Perputaran itu supaya tidak ada kejenuhan serta ASN memiliki tantangan di tempat kerja baru. “Tidak boleh pejabat terlalu lama. Maksimal itu 3,5 tahun. Kita mengawali penempatan baru untuk menemukan performance baru,” jelasnya.

Mohan mengingatkan, amanah yang diberikan tidak boleh diartikan sebagai cara mencari kekuasaan di unit kerja. Pasca dilantik, ia akan memantau. Para pejabat tidak boleh ada ego sektoral. Dalam melaksanakan pekerjaan harus saling dukung. Tidak boleh ada yang saling mengandalkan satu sama lain. “Pimpinan OPD harus menjadi team work. Tidak boleh ada yang saling mengandalkan. Persoalan di lapangan harus dikerjakan bersama – sama. Saling back up satu sama lain,” katanya mengingatkan. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional