Walikota Minta Sekda Tindak Tegas ASN Lakukan Pungli

Walikota Bima, Muhammad Lutfi melantik dan mengambil sumpah jabatan 62 orang pejabat struktural dan fungsional ruang lingkup Pemkot Bima, di aula kantor Walikota setempat, Rabu, 23 Juni 2021.(Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, kembali melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 62 pejabat struktural dan fungsional ruang lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), di aula kantor Walikota setempat pada Rabu, 23 Juni 2021.

Pelantikan serta pengambilan sumpah terhadap 57 pejabat struktural dan lima fungsional tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Bima nomor :821.2/882/BKPSDM/VI/2021 dan SK Walikota nomor : 821.2/883/BKPSDM/VI/2021.

Iklan

Usai melantik dan mengambil sumpah 62 pejabat yang akan ditempatkan pada sejumlah OPD, Lutfi menegaskan dalam organisasi Pemerintahan, rotasi dan mutasi merupakan hal biasa sebagai langkah pembenahan juga upaya peningkatan birokrasi untuk memperkuat kinerja OPD.

“Setiap tahun regulasi selalu berubah-ubah dan belum tentu jabatan sesuai yang kita harapkan dan inginkan bisa terkabul. Jadi nikmatilah posisi atau jabatan yang ada,” ujarnya.

Ia menyampaikan harapan terhadap 62 orang pejabat yang dilantik tersebut agar terus meningkatkan kinerjanya, sehingga kedepan mampu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang berkualitas dan maju.

“Sehebat apapun program dan visi-misi Walikota atau Kepala Daerah, tidak akan jalan atau sukses jika birokrasi atau perangkat ke bawahnya tidak bekerja dengan baik,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Lutfi yang merupakan Kader Golkar ini meminta Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan pembinaan hingga menindak tegas oknum pejabat yang melakukan tindakan pungutan liar (pungli).

“Baik ASN maupun honorer, dan siapapun itu tolong ditindak tegas pak Sekda jika ada yang melakukan pungli. Saya tidak ingin mendengar ada pungutan tapi pengabdian,” tegasnya.

Tidak hanya soal pungli, Lutfi juga mengingatkan serta menghimbau seluruh ASN ruang lingkup Pemkot Bima untuk fokus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing (Tupoksi). Bagi yang melanggar akan diberikan sanksi sesuai regulasi dan aturan yang ada. “Aturan saat ini sangat ketat dan bagi ASN yang malas atau tidak bekerja selama tiga bulan bisa langsung dipecat. Ini bukan Walikota yang bicara tapi sistem,” pungkasnya. (uki)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional