Walikota Bima Sangsikan Kebijakan Hapus Tenaga Honorer

Muhammad Lutfi. (Suara NTB/Dok)

Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, meyakini wacana penghapusan tenaga honorer yang bekerja di instansi Pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Pemerintah Pusat tidak akan terlaksana.

“Saya yakin, Pemerintah Pusat tidak akan merealisasikan penghapusan honorer,” katanya belum lama ini. Menurutnya, penghapusan tenaga honorer tersebut juga masih dalam tahap rencana. Hingga kini, belum dituangkan dalam aturan tertulis (regulasi) yang harus segera dieksekusi oleh Pemerintah Daerah.

Iklan

“Wacana penghapusan tenaga hononer ini kan baru tahap rencana, belum ada keputusan yang tegas atau sifatnya mengikat,” katanya.

Kalapun pemerintah pusat menerapkan kebijakan tersebut, Ia menegaskan pihaknya akan meminta untuk dikaji dan ditinjau kembali dengan mengirimkan surat pertimbangan berdasarkan kondisi di daerah. “Kalaupun nantinya diputuskan, kita Pemerintah Kota Bima akan meminta agar kebijakan ini ditinjau kembali,” katanya.

Lutfi menyebutkan, Pemerintah Kota Bima saat ini memiliki ratusan tenaga honorer dari sektor guru. Bahkan dalam satu sekolah saja, kata dia, perbandingan guru ASN dan honorer, dua berbanding lima orang.

“Keberadaan guru ASN masih sangat sedikit dengan kebutuhan yang sangat banyak. Namun itu semua ditutupi keberadaan tenaga honorer. Artinya honorer ini sangat dibutuhkan oleh Daerah,” katanya.

Sebelumnya tenaga honorer ruang lingkup Pemerintah Kota Bima kini merasa gelisah, setelah Pemerintah Pusat mewacanakan untuk menghapus tenaga honorer, yang bekerja di instansi Pemerintah selain PNS.

“Wacana penghapusan tenaga honorer ini membuat kami gelisah dan resah,” ungkap Ketua Front Peduli Honorer (FPH) Kota Bima, Dedi Alfarianto SH, beberapa waktu lalu.

Meski baru sebatas wacana dan belum ada regulasi, Dedi mengaku pihaknya sangat kecewa terhadap Pemerintah Pusat. Seharusnya Pemerintah bisa membijaki dan konstruktif terkait persoalan tersebut. “Yang jelas kami benar-benar kecewa, karena ini menyangkut orang banyak. Bukan person,” katanya.

Berdasarkan data FPH Kota Bima, lanjutnya, jumlah tenaga honorer di Kota Bima mencapai 1.772 orang. Tercatat ada 1.200 orang tenaga honorer K2 dan sebanyak 500 orang eks Tenaga Honorer K2 (THK2).

“Jika dihapus, bagaimana nasib 1.772 orang ini kedepan. Mereka ini kebanyakan sudah mengabdi 7 sampai dengan 9 tahun lamanya,” katanya mempertanyakan.

Kalaupun Pemerintah Pusat tetap ngotot menghapusnya, Dedi berharap langkah tersebut, ditolak atau tidak diikuti oleh Pemerintah Daerah dengan alasan otonomi daerah, sehingga urusan tenaga honorer di daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

“Kalaupun pemerintah daerah mematuhi atau mengikuti sikap Pemerintah Pusat, saya khawatir kondisi daerah akan gaduh. Pasti ada desakan untuk menganulir,” tegasnya.

Meski demikian, Dedi memiliki harapan agar tenaga honorer K2 di Kota Bima bisa diangkat melalui jalur khusus sebagai CPNS secara bertahap, sama seperti yang dilakukan di Provinsi Papua. “Kita harapkan agar tenaga honorer K2 bisa diangkat CPNS melalui jalur khusus dari pemerintah,” harapnya. (uki)