Walikota Bantah JPS Jadi Proyek Pejabat

H. Ahyar Abduh. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh membantah adanya keterlibatan pejabat dalam pengadaan barang pada program bantuan jaring pengaman social (JPS). Proses pengadaan maupun penunjukan rekanan diklaim sesuai prosedur dan ketentuan. “Ndak ada itu. Tolong pikirannya jangan negatif,” tegas Walikota, Kamis, 26 November 2020.

Penunjukan rekanan penyedia bahan makanan tersebut tidak melalui mekanisme tender. Pasalnya, pemerintah pusat telah memberikan ruang bagi kabupaten/kota maupun provinsi untuk segera memberikan bantuan stimulus ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana non alam atau pandemi Coronavirus Disease.

Meskipun menuai kritikan berbagai pihak, pendistribusian JPS tahap VI tetap dilanjutkan. Rencana awal demikian kata Walikota, bantuan sembako bagi warga terdampak Covid-19 selama enam bulan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menghitung sisa anggaran bantuan tidak terduga dinilai mencukupi untuk penyaluran tahap VI. Pendistribusian JPS sebelumnya dijadwalkan tanggal 5 Desember diundur selesai pencoblosan. “Iya, salurkan setelah tanggal 9 Desember,” kata Walikota.

Ahyar menepis tudingan bahwa bertambahnya kuota penyaluran JPS dengan kepentingan politik. Menurut dia, bantuan sembako masih dibutuhkan oleh masyarakat terdampak. Berbagai agenda yang digelar oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sampai dirinya turun ke masyarakat tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik apapun. Kegiatan itu disusun sejak awal oleh OPD teknis untuk mengejar target atau realisasi program. “Saya kira kalau politik banyak caralah yang bisa dilakukan. Bukan dengan cara – cara ini. Kebetulan saja kegiatannya bertepatan dengan momentum Pilkada,” pungkasnya.

Jumlah penerima JPS tidak mengalami perubahan yakni 32.548 kepala keluarga (KK). Dia mengharapkan bantuan tersebut bisa bermanfaat dan membantu memulihkan ekonomi masyarakat.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan penyedia untuk segera mempersiapkan barang – barang yang akan didistribusikan ke masyarakat. Item barang sama seperti sebelumnya. Pihaknya lebih mengutamakan produk olahan dari pelaku usaha kecil dan menengah. “Rekanan sudah kita informasikan. Mereka boleh siapkan barang tanggal 5 Desember. Tapi pendistribusiannya setelah pemilihan,” ucapnya.

Sebelum proses pendistribusian ke kelurahan lanjutnya, seperti biasa tim asistensi akan mengecek ke gudang penyedia. Secara acak bahan pangan akan diperiksa dari sisi kualitas serta takaran. “Pokoknya sama seperti sebelumnya. Di cek di gudang sampai ke kelurahan,” demikian kata dia. (cem)