Wajah Mataram Ditata Ulang

0
Pembongkaran gapura running text di perempatan Jalan Pejanggik, Mataram, Kamis, 3 Juni 2021. Pembongkaran yang dipimpin langsung Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana tersebut dibutuhkan untuk memperbarui wajah Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi.(Suara NTB/Ist)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram menargetkan pengaturan tata ulang wajah kota dapat dilakukan secara berkala. Program tersebut dimulai dengan penertiban beberapa fasilitas yang dinilai semerawut dari segi tata letak.

“Sekarang secara bertahap akan kita kerjakan, termasuk (pembongkaran) jembatan penyeberangan di Sweta itu,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Miftahurrahman, Kamis, 3 Juni 2021. Pembongkaran serupa juga sebelumnya dilakukan untuk gapura running text yang berada di Jalan Pejanggik, tepat di perempatan Kantor Gubernur NTB.

IKLAN

Diterangkan Mifta, pembongkaran tersebut dilakukan bersama-sama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram dengan dipimpin langsung oleh Walikota Mataram. “Sekarang kita lihat sudah bersih. Kemarin bongkarannya kita angkut, sehingga pemandangan di Kota Mataram kelihatan lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, pembongkaran dilakukan antara lain karena papan running text pada gapura tersebut telah rusak. Dengan dilakukannya pembongkaran, wajah Kota Mataram diharapkan bisa terlihat lebih indah dan asri.

“Karena itu kita akan bongkar juga jembatan laying yang di Sweta, termasuk beberapa papan reklame yang ada di median jalan,” ujar Mifta. Untuk pembongkaran reklame menurutnya telah dilakukan di tiga titik. Antara lain di Jalan Adi Sucipto, Jalan Airlangga, dan wilayah Dasan Cermen.

Kendati papan reklame tersebut milik swasta, pembongkaran menurutnya tetap diperlukan untuk penataan yang menyeluruh. “Walaupun masih bayar pajak, kita sudah ingatkan supaya izinnya tidak lagi diperpanjang. Karena kita memang perlu penataan ulang ini, supaya kota kita ini lebih asri. Khususnya untuk reklame yang ada di median jalan itu yang kita minta tidak perlu lagi diperpanjang (kontraknya),” jelas Mifta.

Hal tersebut diakuinya secara otomatis akang mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak reklame. Kendati demikian, pihaknya siap mencari sumber-sumber lain yang bisa dielaborasi. “Nanti kita gali lagi posisi-posisi lain. Reklame masih bisa (mengurus izin), yang penting tidak menganggu wajah kota,” tandas Mifta. (bay)