Wagub : Parpol Harus Disiplin Gunakan Dana Bantuan

Mataram (suarantb.com) – Wakil Gubernur NTB, H. M. Amin berpesan pada parpol agar lebih disiplin dalam penggunaan dana bantuan dari pemerintah. Hal ini demi kelancaran dalam urusan pertanggungjawaban dana bantuan parpol.

“Parpol harus lebih disiplin dalam menyalurkan dana bantuan di tubuh parpol masing-masing. Mulai dari tingkat provinsi hingga ke yang di bawahnya,” jelasnya ditemui di Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Jumat, 7 Oktober 2016 usai mengisi acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik 2015 dan Laporan Hasil Pemantauan Atas Kerugian Daerah Semester I 2016.

Iklan

Politisi Partai Nasdem ini mengakui memang tidak mudah dalam mempertanggungjawabkan dana parpol karena pertanggungjawabannya harus disertai bukti-bukti pengeluaran keuangan. Sementara seringkali parpol dalam memberikan bantuan konstituen tidak menggunakan kuitansi.

“Bantuannya itu langsung diberikan begitu saja, tanpa pakai kuitansi,” sebutnya.

Akibat kurang disiplin dalam pendataan dana masuk dan keluar, tidak sedikit parpol yang diminta mengembalikan dana bantuan. “Tidak sedikit yang kita mintai pengembalian dana. Karena dananya tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi kita minta pengembalian,” ungkapnya.

Pengembalian ini diutamakan untuk menutupi jika ada kerugian yang ditimbulkan parpol. “Supaya kerugian itu cepat ditutupi dan dipertanggungjawabkan, agar tidak berimplikasi pada persoalan hukum,” tambahnya.

Tak lepas tangan, Pemprov NTB disebut Amin terus melakukan pembinaan pada parpol. Bagaimana agar penyajian bukti-bukti dalam laporan pertanggungjawaban lebih memadai. Selain itu, peran Aparatur Pengawas Internal Partai (APIP) juga perlu diperkuat. “Kalau APIP diperkuat, insya Allah masalah pertanggungjawaban akan lebih mudah. Semuanya akan berjalan baik,” ujarnya. (ros)