Wagub Lantik Sembilan Pejabat, Empat Wajah Baru di Pemprov NTB

Mataram (suarantb.com) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB melantik sembilan pejabat pada Senin, 10 Oktober 2016. Pejabat yang dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/657/BKD-Diklat/2016 tanggal 7 Oktober 2016.

Beberapa pejabat merupakan wajah baru yang di lingkup Pemprov NTB seperti Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dilantik menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB. Ada juga dr. Nurhandini Eka Dewi yang sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Tengah, terpilih menempati kursi Kepala Dinas Kesehatan NTB, dan H. Ahsanul Khalik yang sebelumnya memegang jabatan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, terpilih sebagai Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil NTB. Selain itu pejabat kabupaten yang pindah ke provinsi juga berasal dari Kabupaten Lombok Utara yaitu H. Irnadi Kusuma sebelumnya menempati jabatan Kepala Bagian Pemberitaan Setda KLU terpilih menjadi Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB.

Iklan

Pejabat lainnya yang dilantik Senin siang yaitu Lalu Hamdi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB. Hamdi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir Pulau-Pulau Kecil Dislutkan NTB, drh. Aminurrahman, M. Si, sebelumnya menjabat Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinaskeswan) NTB naik pangkat menjadi Kepala Disnakeswan NTB.

Selain itu dilantik juga dr. H. Lalu Hamzi Fikri yang naik jabatan dari Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUP NTB menjadi Direktur RSUP NTB, H. Ruslan Abdul Gani yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda NTB juga naik jabatan menjadi Kepala Biro Hukum Setda NTB. Terakhir Fathul Gani dilantik menjadi Kepala Biro Umum Setda NTB dimana sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (BPMPD) NTB.

Usai memimpin jalannya pembacaan sumpah jabatan sembilan pejabat tersebut, Wagub berpesan agar para pejabat memahami tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. “Jangan asal tugas selesai, tapi melanggar aturan,” pesannya.

Amin juga mengingatkan jika ada indikasi korupsi dalam lembaga yang dipimpin sembilan orang tersebut, harus segera dilaporkan. “Ada indikasi saja harus segera dilaporkan, bukan proses hukum sudah jalan baru lapor. Jangan sampai terjadi seperti teman di Dinas PU yang bolak balik dipanggil kepolisian, atau Dinas Peternakan yang aparaturnya tiba-tiba ditahan,” tegasnya.

Pejabat yang sudah terpilih berdasarkan seleksi ketat ini diharapkan bisa mengemban amanah jabatannya dengan baik. Jangan sampai ada ruang untuk tindakan melawan hukum. (ros)