Wagub Bangga, Kualitas KIP Naik, Partisipasi Badan Publik Meningkat

Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Ketua KI NTB, Ajeng Roslinda Motimori, Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi dan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi saat menghadiri acara anugerah KIP Tingkat Provinsi NTB tahun 2020 di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Senin, 7 Desember 2020. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB kembali menggelar pemeringkatan keterbukaan informasi publik (KIP) tingkat Provinsi NTB tahun 2020. Monitoring dan evaluasi (Monev) KIP 2020  dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Selain itu, Monev juga dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada badan publik untuk perbaikan implementasi UU KIP. Ketua KI Provinsi NTB, Ajeng Roslinda Motimori dalam acara Anugerah KIP Tingkat Provinsi NTB Tahun 2020 yang digelar di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Senin, 7 Desember 2020 menjelaskan, kegiatan Monev ini dilakukan mulai bulan September sampai dengan November 2020.

Iklan

Badan Publik yang di Monev tahun ini berjumlah 104 badan publik. Terdiri dari 44 badan publik OPD Provinsi NTB, 10 badan publik kabupaten/kota, 20 badan publik SMA/SMK Negeri, 16 badan Publik Desa, 10 badan publik puskesmas dan 4 badan publik BUMD.

Dalam sambutannya di hadapan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang menghadiri kegiatan tersebut, Ajeng menjelaskan Monev KIP NTB Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan pengisian kuisoner, pengembalian kuisoner, verifikasi kuisoner (melalui data pendukung dan website masing-masing badan publik), presentasi badan publik dan rekapitulasi hasil evaluasi (untuk menentukan kualifikasi setiap badan publik berdasarkan nilai yang diperoleh).

Monev KIP NTB 2020 ditekankan pada 4 indikator penilaian yakni pengembangan website/media online, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik. Dari seluruh proses pelaksanaan Monev KIP NTB Tahun 2020 tersebut, Ajeng mengatakan tingkat partisipasi badan publik mengikuti Monev meningkat.

Dari 104 badan publik yang di Monev, sebanyak 84 (80,77 %) mengikuti proses Monev. Tingkat partisipasi tahun ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya diikuti oleh  59 badan publik (63,44 %).

“Dengan kata lain tahun ini hanya 20 atau 19,23 %  badan publik tidak mengikuti monev dengan rincian 2 BUMD, 11 Desa, 6 puskesmas dan 1 sekolah,” sebutnya.

Jumlah ini menurun drastis dibanding tahun 2019 yang mencapai 36 badan publik. Sementara OPD dan kabupaten/kota 100 persen mengikuti monev.

Ajeng juga mengatakan kualitas keterbukaan Informasi  Publik (KIP) di NTB Tahun 2020 membaik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumah Badan Publik informatif. Di mana, pada tahun 2019 semula hanya 6 badan publik yang informatif, naik menjadi 24 badan publik informatif di tahun 2020.

Selain itu, jumlah badan publik menuju informatif juga bertambah dari semula hanya 9 badan publik pada tahun 2019,  naik menjadi  13 badan publik di tahun 2020. Kemudian, jumlah badan publik yang  cukup informatif juga bertambah dari  14 badan publik tahun 2019,  menjadi 17  badan publik tahun 2020.  Sementara badan publik yang kurang informatif tetap 14. Sedangkan badan publik yang tidak informatif dari semula  berjumlah 12 tahun 2019,  turun menjadi hanya 1 badan publik di tahun 2020.

Ajeng juga menyebutkan tingkat sengketa informasi publik menurun. Terjadi penurunan jumlah sengketa informasi publik semula 29 perkara tahun 2019,  turun menjadi 7 perkara tahun 2020. Jumlah terbesar berasal dari Kabupaten Lombok Tengah 4 perkara, instansi vertikal  1 Perkara, Kabupaten Dompu 1 Perkara dan Lombok Timur 1 Perkara.

“Dari 7 perkara tersebut diatas, semua telah selesai  di proses melalui mediasi dan ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi NTB,” terangnya.

Berdasarkan Monev KIP yang dilakukan KI NTB, ada 15 OPD lingkup Pemprov NTB yang masuk kualifikasi badan publik informatif tahun 2020. Antara lain, Biro Humas dan Protokol Setda NTB, RSUD NTB, Dinas Perhubungan NTB, Dinas Dikbud NTB, Inspektorat NTB. Kemudian, Bappenda NTB, RSJ Mutiara Sukma, Bappeda NTB, DPMPTSP NTB, Disnakeswan NTB, Dinas Perdagangan NTB, Dinas Perindustrian NTB, Dinas Ketahanan Pangan NTB, Dinas Sosial NTB dan RS. H.L. Manambai Abdulkadir Sumbawa.

Selanjutnya, lima badan publik kabupaten/kota yang masuk kualifikasi informatif, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Mataram, Kota Bima dan Sumbawa Barat. Sedangkan, empat badan publik sekolah provinsi NTB yang informatif, yaitu SMAN 5 Mataram, SMKN 1 Lembar, SMAN 1 Sumbawa Besar dan SMKN 1 Taliwang.

Selain itu, kategori badan publik Puskesmas provinsi NTB dengan kualifikasi menuju informatif, diraih Puskesmas Cakranegara. Sementara, kategori badan publik desa provinsi NTB dengan kualifikasi menuju informatif diraih Desa Barabali.

Hasil Monev KIP NTB 2020 cukup menggembirakan. Karena terjadi perbaikan kualitas keterbukaan informasi publik dari rata-rata 59,05 (kurang informatif) naik menjadi 70,72 (cukup informatif).  Meskipun demikian, kata Ajeng,  masih diperlukan perbaikan secara terus menerus khususnya dalam hal publikasi informasi melalui pemanfaatan website dan media sosial resmi badan publik, pemutakhiran DIP.

Serta inovasi dalam publikasi, pelayanan, serta penyediaan informasi publik antara lain dengan memanfaatkan tehnologi informasi. KI NTB mengharapkan semua badan publik di NTB lebih Informatif. Terhadap capaian ini,  KI Provinsi NTB  memberikan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik NTB tahun 2020 sebagai bentuk apresiasi kepada badan publik yang secara konsisten mengikuti seluruh tahapan proses monitoring dan evaluasi KIP 2020 dan mengimplementasikan KIP di Badan Publiknya.

Penghargaan kali ini hanya diberikan kepada badan publik dengan kualifikasi badan publik informatif. Kecuali untuk desa dan puskesmas diberikan penghargaan dengan kualifikasi menuju informatif sebab belum ada yang mampu mencapai kualifikasi informatif. “Sementara untuk BUMD tidak mendapat penghargaan karena capaian kualifikasinya masih kurang dan tidak informatif,” katanya.

Sementara itu, Wagub, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengaku bangga dengan peningkatan kualitas KIP tahun 2020. Ia mengatakan, pada 2019, hanya dua kabupaten/kota yang masuk kategori informatif. Sementara, tahun ini meningkat menjadi 5 kabupaten/kota.

“Ini menunjukkan kita sungguh-sungguh paham bahwa seluruh apa yang kita kerjakan, masyarakat harus tahu, masyarakat harus paham. Sehingga, masyarakat akan ikut berkontribusi untuk menyukseskan program-program kita. Selamat kepada Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Bima dan KSB,” kata Wagub.

Begitu juga dengan badan publik OPD lingkup Pemprov NTB, Wagub juga mengaku bangga. Karena jumlah OPD yang menjadi informatif juga naik signifikan. Menurutnya, hal ini berkat kerja keras pimpinan OPD dan jajarannya.

“Saya hanya menyuntik, kemudian bapak/ibu melakukan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kita mampu kalau mau. Tidak ada kata tidak bisa. Termasuk seluruh OPD yang walaupun belum informatif, sudah lebih baik,” katanya.

Orang nomor dua di NTB ini meminta OPD yang masih menuju informatif, apalagi yang menggawangi program-program unggulan, tahun depan wajib informatif. Wagub juga menyoroti biro-biro lingkup Setda NTB yang dinilai masih rendah kaitan dengan KIP.

‘’Biro-biro juga saya lihat masih rendah. Harus tahun depan signifikan kenaikannya. Ini tanggung jawab kita bersama. Untuk yang turun silakan dicek, nggak boleh turun. Harus naik skornya,” pintanya.

Wagub mengungkapkan secara nasional, NTB berada di posisi teratas dalam KIP 2020. NTB berada di bawah Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan skor nilai 97,26. Perbedaan nilai skor NTB berbeda tipis dengan ketiga provinsi tersebut.

“Sehingga sangat memungkinkan, kalau kita sungguh-sungguh, nyata bekerja untuk masyarakat dan memberitakan semuanya dengan obyektif. Maka tidak mustahil kita lebih baik lagi tahun mendatang,” ucapnya.

Begitu juga dengan desa, Wagub juga mengungkapkan rasa bangganya. Ia  sangat yakin desa akan jauh lebih baik lagi tahun depan. “Tahun depan wajib informatif. Karena desa kita luar biasa. Banyak kita punya desa wisata, desa maju, desa mandiri seharusnya informatif,” tandasnya.

Ia mengajak seluruh kepala desa di NTB agar menganggap penting KIP dalam menakhodai desanya. Agar masyarakat betul-betul paham apa yang dilakukan di desa. Sehingga masyarakat  bisa berkontribusi dalam pelaksanaan program yang dilakukan.

“Puskesmas, SMA/SMK juga luar biasa. Saya sangat yakin, lebih banyak lagi yang lebih baik. Ini tak ada modalnya selain kemauan, kesungguhan. Maka insya Allah, keterbukaan informasi di NTB semakin baik,” katanya. (nas/*)

Advertisement